5 days ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang terjadi di Indonesia, khususnya di kawasan gambut Kalimantan, menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola mitigasi kebakaran yang lebih inklusif dan berkeadilan. Riset terbaru Universitas Indonesia (UI) menilai pelibatan masyarakat adat perlu diperkuat tidak hanya sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan lingkungan.
Melalui kebijakan zero fire tolerance, negara melarang aktivitas pembakaran lahan guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut turut mengubah praktik pengelolaan ruang hidup masyarakat adat yang selama ini mengandalkan metode tradisional berbasis kearifan lokal.
Riset bertajuk Fireplay yang diinisiasi antropolog UI Aryo Danusiri mengungkap dinamika pelaksanaan kebijakan mitigasi karhutla di tingkat tapak. Penelitian tersebut menyoroti bahwa masyarakat adat dan penduduk lokal semakin sering ditempatkan sebagai garda depan pemadaman api melalui berbagai program partisipatif pemerintah.
“Partisipasi itu sebetulnya hanya semacam program untuk melegitimasi bahwa negara sudah melakukan sesuatu untuk menangani persoalan,” kata Aryo kepada Republika di sela diskusi pemaparan hasil penelitian Fireplay, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, model pelibatan masyarakat yang berjalan saat ini masih cenderung bersifat instruktif. Warga dilibatkan sebagai pelaksana operasional di lapangan, tetapi belum memiliki ruang yang memadai dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengambilan keputusan strategis.
“Tidak ada participatory planning. Yang ada hanya participatory implementation yang didasarkan pada state-centered planning,” ujar Aryo.
Penelitian Fireplay dilakukan di empat kampung di Kecamatan Jabiren Raya, Kalimantan Tengah, wilayah yang kerap mengalami kebakaran lahan gambut. Dalam penelitian tersebut, Aryo dan tim menemukan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun Regu Siaga Api menghadapi berbagai keterbatasan saat menjalankan tugas pemadaman.
Selain keterbatasan pelibatan dalam pengambilan keputusan, warga juga menghadapi tantangan teknis di lapangan. Mereka mengeluhkan minimnya peralatan dan dukungan operasional untuk menghadapi kebakaran gambut yang memiliki karakter berbeda dibanding kebakaran hutan biasa.
Api gambut, kata Aryo, dapat menjalar hingga ke lapisan tanah yang dalam sehingga sulit dipadamkan menggunakan peralatan sederhana. Kondisi tersebut membuat masyarakat sering berada pada posisi berisiko tinggi tanpa dukungan teknologi dan perlindungan kerja yang memadai.
“Kalau gambut dalam terbakar, api bisa berjalan di bawah tanah. Dengan alat sederhana tentu sangat sulit untuk memadamkan secara efektif,” kata dia.
Temuan riset juga menunjukkan adanya perubahan relasi antara negara dan masyarakat lokal dalam praktik mitigasi karhutla. Program partisipasi yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang pemberdayaan yang setara.
Dalam sejumlah kasus, masyarakat adat justru memikul tanggung jawab besar dalam pengendalian kebakaran tanpa diikuti penguatan kapasitas kelembagaan maupun dukungan ekonomi yang memadai. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan beban sosial baru di tingkat komunitas.
