2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, NIGERIA -- Menteri Negara untuk Wilayah Ibu Kota Federal Nigeria, Dr. Mariya Mahmoud, menyerukan perombakan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Nigeria. Hal ini guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta pelayanan yang berfokus pada kebutuhan jamaah.
Mahmoud menyampaikan seruan tersebut pada Rabu (15/7/2026) di Abuja dalam Konferensi Pemangku Kepentingan Evaluasi Haji 2026 dan Reformasi NAHCON. Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan utama di sektor penyelenggaraan haji.
Ia menegaskan bahwa setiap jamaah haji asal Nigeria berhak memperoleh martabat, keamanan, dan kenyamanan sepanjang menjalankan ibadah suci. Dia juga menekankan bahwa setiap reformasi harus mengutamakan kesejahteraan jamaah di atas segala pertimbangan lainnya.
Menurutnya, tema konferensi, "Menata Ulang Industri Haji Nigeria sebagai Model Keunggulan Pelayanan", mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi yang nyata di seluruh sektor penyelenggaraan haji.
"Tugas yang ada di hadapan kita menuntut perencanaan yang matang, akuntabilitas yang jujur, serta komitmen yang teguh dari seluruh pihak yang terlibat," kata Mahmoud.
Ia memuji Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) yang telah menyelenggarakan konferensi tersebut.
Menteri juga mendorong para peserta untuk menyampaikan rekomendasi yang praktis berdasarkan pengalaman mereka, dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik yang diakui secara internasional dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menekankan bahwa kemitraan yang lebih kuat antara lembaga pemerintah, dewan kesejahteraan jamaah haji di tingkat negara bagian, dan para pemimpin agama sangat penting untuk mewujudkan reformasi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, tanggung jawab bersama dan upaya yang terkoordinasi akan membantu membangun sistem pengelolaan haji yang transparan, efisien, dan dihormati di tingkat internasional bagi jemaah Nigeria.
Sementara itu, Ketua NAHCON, Duta Besar Ismail Abba Yusuf, mendukung agenda reformasi tersebut. Ia mengatakan bahwa konferensi ini harus menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2026.
Yusuf menyatakan bahwa para pemangku kepentingan harus mengidentifikasi berbagai kelemahan operasional, mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai. Selain itu, menyusun strategi yang praktis untuk mentransformasi sistem penyelenggaraan haji Nigeria.
Ia juga mencontohkan Visi Saudi 2030 sebagai model perencanaan jangka panjang yang dapat menginspirasi reformasi berkelanjutan dalam administrasi haji Nigeria.
"Kita harus melampaui evaluasi musiman dan membangun sistem yang tangguh, yang secara konsisten mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada setiap jamaah," ujar Yusuf.
Sumber:
