Ekonomi Syariah, Solusi Krisis Iklim yang Terlupakan

rintan anggraini

Ekonomi Syariah | 2026-07-15 23:29:32

Setiap tahun, para pemimpin dunia berkumpul di konferensi iklim global (COP) untuk memperdebatkan satu hal yang sama: uang. Janji ratusan miliaran dolar untuk mendanai transisi energi dan membantu negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim sering kali berakhir sebagai komitmen di atas kertas. Pendanaan iklim konvensional macet karena terjebak dalam kalkulasi kalkulator kapitalisme—di mana motif keuntungan jangka pendek selalu mengalahkan urgensi menyelamatkan bumi.

Di tengah kebuntuan global ini, ada satu instrumen yang menawarkan cetak biru revolusioner, namun sayangnya sering terlupakan karena prasangka sektarian: Ekonomi Syariah.

Selama ini, publik terjebak dalam stereotipe bahwa ekonomi syariah hanyalah urusan perbankan tanpa bunga atau label kosmetik halal. Padahal, jika kita mengupas lapisan teologisnya, ekonomi syariah memiliki genetik yang sama persis dengan gerakan penyelamatan lingkungan. Ini bukan sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan "senjata rahasia" krisis iklim yang sedang kita abaikan.

Hari ini, banyak korporasi dunia berlindung di balik jargon ESG (Environmental, Social, and Governance) yang sering kali berujung pada praktik greenwashing atau pencitraan ramah lingkungan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, menjaga lingkungan bukanlah pilihan etis sekadar untuk memoles reputasi perusahaan.

Prinsip Maqasid al-Syariah menempatkan menjaga jiwa serta menjaga harta dan sumber daya sebagai kewajiban mutlak. Menghancurkan ekosistem demi keuntungan finansial adalah pelanggaran sistemik terhadap esensi syariah itu sendiri. Konsep Khalifah menegaskan bahwa manusia tidak memiliki bumi; kita hanya memegang mandat titipan yang harus dipertanggungjawabkan.

Salah satu masalah terbesar pendanaan iklim saat ini adalah skema utang. Negara-negara miskin yang paling terdampak krisis iklim justru dipaksa mengambil utang berbunga tinggi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan. Ini adalah ketidakadilan yang nyata.

Di sinilah Wakaf Produktif, khususnya Green Waqf atau Wakaf Hijau, masuk sebagai penyelamat. Wakaf adalah instrumen filantropi unik di mana aset pokoknya harus dijaga agar tidak berkurang, sementara manfaat atau hasilnya dialirkan untuk kesejahteraan sosial secara terus-menerus. Bayangkan tanah wakaf atau dana wakaf uang dialokasikan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa terpencil, merehabilitasi hutan mangrove yang rusak akibat abrasi, hingga mendanai riset pertanian adaptif iklim untuk petani kecil. Karena wakaf adalah dana abadi non-komersial, proyek-proyek ini tidak dibebani target dividen bagi investor atau bunga utang yang mencekik. Ini adalah bentuk keadilan iklim yang murni.

Bagi skala industri dan infrastruktur makro, ekonomi syariah memiliki Sukuk Hijau (Green Sukuk). Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang murni, sukuk wajib berbasis pada aset riil yang mendasarinya. Indonesia sebenarnya telah menjadi pelopor global dalam menerbitkan Sovereign Green Sukuk sejak tahun 2018. Dana yang dihimpun dari investor global ini langsung dikunci untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti jalur ganda kereta api untuk mengurangi emisi karbon sektor transportasi dan pengelolaan sampah nasional. Sukuk Hijau membuktikan bahwa sistem keuangan syariah mampu menjembatani modal global bernilai triliun dolar dengan aksi iklim yang nyata di lapangan.

Mengapa solusi ini masih dianggap "terlupakan"? Hambatan terbesarnya adalah ego sektoral dan masalah komunikasi. Industri keuangan syariah sering kali terlalu asyik berbicara dengan bahasa fikih yang eksklusif, sementara para aktivis lingkungan terlalu fokus pada sains dan mengabaikan instrumen keuangan alternatif yang ada di depan mata mereka.

Sudah saatnya kita melakukan konvergensi. Kita harus berani mendefinisikan ulang ekonomi syariah bukan sebagai "ekonomi untuk umat Islam," melainkan sebagai "ekonomi untuk kemanusiaan dan bumi."

Krisis iklim tidak peduli apa agama kita saat badai dan kekeringan melanda. Begitu pula solusi untuk mengatasinya; kita membutuhkan sistem yang menempatkan kelangsungan hidup bumi di atas keserakahan angka. Dan ekonomi syariah, dengan seluruh instrumen sosial dan finansialnya, adalah jawaban yang selama ini kita cari—namun terlalu gengsi atau terlalu buta untuk kita akui.

Pada akhirnya, krisis iklim bukanlah sekadar masalah sains yang rumit atau angka-angka emisi yang gagal ditekan; ia adalah cermin dari retaknya hubungan spiritual manusia dengan rumah tempatnya bernaung. Ekonomi syariah hadir bukan untuk menata angka di atas neraca keuangan, melainkan untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai penjaga, bukan penjarah.

Membiarkan sistem ini tetap tersembunyi di balik dinding-dinding eksklusivitas adalah sebuah kerugian sejarah. Sebab di saat bumi terus mengering dan memanas, ekonomi syariah menawarkan oase keadilan—sebuah jalan pulang etis yang membuktikan bahwa menjaga kelangsungan hidup semesta adalah bentuk ibadah tertinggi kita kepada penciptanya