Pemkab Jayawijaya Pastikan Pengurus KDKMP Terbentuk di 328 Kampung

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, memastikan kepengurusan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk di 328 kampung di wilayahnya. Pembentukan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung implementasi program dan kebijakan nasional di tingkat akar rumput.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya, Liberius Mabel, menyampaikan informasi tersebut dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu. Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus di 328 kampung tersebut telah resmi terbentuk sejak tahun 2025.

“Kami dapat informasikan bahwa pengurus KDKMP di 328 kampung telah terbentuk sejak tahun 2025 untuk mendukung program dan kebijakan nasional tersebut,” kata Liberius.

Dorong Pembentukan di Tingkat Kelurahan

Selain di tingkat kampung, pihaknya juga tengah mendorong pembentukan kepengurusan serupa di tingkat kelurahan. Dari total empat kelurahan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja menargetkan tiga di antaranya segera memiliki struktur kepengurusan KDKMP.

“Kami di Jayawijaya memiliki empat kelurahan, tetapi kami mencoba untuk kepengurusan KDKMP dapat terbentuk di tiga kelurahan supaya program nasional ini benar-benar berjalan di daerah ini,” ujarnya.

Bangun 18 Galeri KDKMP

Untuk menunjang efektivitas program, Liberius mengungkapkan bahwa akan dibangun galeri KDKMP di 18 titik lokasi strategis di Kabupaten Jayawijaya. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Jayawijaya. Dari total 18 titik tersebut, tiga galeri di antaranya telah memasuki tahap pengerjaan sejak tahun lalu.

“Sesuai arahan bapak bupati, galeri KDKMP akan dibangun di 18 titik di wilayah Jayawijaya. Dari 18 titik sesuai arahan bapak bupati, tiga di antaranya tengah dikerjakan sejak tahun lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan galeri KDKMP sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Koperasi RI. Pemerintah daerah, dalam hal ini, bertugas menyiapkan lahan dan melakukan koordinasi intensif dengan masyarakat setempat.

“Anggaran pengerjaan galeri KDKMP menggunakan APBN, kami di daerah hanya bertugas mencari dan menyiapkan lokasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat. Selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi,” tegasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara