Rupiah di Persimpangan: Ketika Kebijakan Negara Menjadi Beban Rakyat

Tsamara Al Zahra Putri G

Ekbis | 2026-06-25 15:39:58

Tsamara Al Zahra Putri Giovani

Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Universitas Airlangga

Penukaran mata uang dolar AS dan rupiah di salah satu gerai money changer. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp. 18.000 per dolar AS berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok masyarakat

Beberapa waktu lalu, ibu saya mengeluh harga tempe di pasar naik lagi. Bukan karena gagal panen atau cuaca buruk, melainkan karena kedelai, bahan bakunya hampir seluruhnya diimpor dan dibeli dengan dolar Amerika Serikat. Saat itu nilai tukar rupiah sedang merosot ke kisaran Rp18.000 per dolar. Bagi ibu saya, dolar adalah sesuatu yang jauh dan asing. Tapi dampaknya terasa sangat dekat: di atas meja makan kami.

Pelemahan rupiah memang bukan fenomena baru. Namun yang terjadi belakangan ini memiliki kekhasan yang perlu kita cermati bersama. Di saat mata uang negara tetangga seperti ringgit Malaysia dan dong Vietnam relatif stabil bahkan menguat, rupiah terus melemah. Artinya, pelemahan ini bukan semata-mata karena faktor global seperti penguatan dolar atau ketegangan geopolitik. Ada sesuatu yang bersifat domestik, yang lahir dari dalam negeri kita sendiri.

Salah satu akar masalahnya adalah kondisi keuangan negara yang semakin tertekan. Defisit anggaran pada 2025 sudah mencapai 2,92 persen dari PDB, nyaris menyentuh batas hukum tiga persen yang selama ini menjadi patokan kehati-hatian fiskal. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam lima bulan pertama 2026 defisit sudah mencapai Rp184 triliun, bandingkan dengan Rp21 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan hampir sembilan kali lipat ini bukan sinyal yang bisa diabaikan begitu saja.

Sebagian besar tekanan fiskal ini berasal dari program-program besar pemerintah yang pelaksanaannya bermasalah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh paling gamblang. Konsep memberi makan anak-anak sekolah sejatinya mulia banyak negara maju melakukannya dengan hasil yang terbukti baik. Namun ketika kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya ditahan karena korupsi, kita dipaksa untuk jujur: niat baik saja tidak cukup tanpa sistem pengawasan yang serius. Uang rakyat yang seharusnya sampai ke mulut anak-anak, ternyata sebagian besar tersedot di tengah jalan.

Di sisi lain, masuknya modal asing juga terhambat oleh iklim investasi yang tidak kondusif. Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia mengambil langkah tidak lazim: menulis surat protes terbuka kepada Presiden, mengeluhkan kebijakan yang tidak konsisten dan praktik pungutan liar yang dialami investor. Pencabutan izin operasi perusahaan tanpa proses hukum yang transparan, pembatasan kuota produksi yang diberlakukan sepihak, semua ini membuat investor berpikir dua kali. Dan ketika modal enggan masuk, dolar pun langka, rupiah pun melemah.

Yang perlu mendapat perhatian serius adalah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membuka kemungkinan Presiden memberhentikan Gubernur Bank Indonesia. Bagi investor global, independensi bank sentral adalah garis merah yang tidak bisa diganggu gugat. Ketika bank sentral bisa diintervensi secara politis, kepercayaan pasar runtuh. Dan kepercayaan, sekali hilang, sangat mahal harganya untuk dibangun kembali.

Kembali ke ibu saya dan tempe yang harganya terus naik. Inilah wajah nyata dari pelemahan rupiah yang kerap luput dari diskusi para ekonom dan pejabat. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak bertransaksi dengan dolar, tapi mereka merasakan dampaknya melalui harga Indomie, harga beras, harga minyak goreng, dan harga-harga lain yang terus merayap naik. Pendapatan mereka tidak ikut naik. Daya beli menipis pelan-pelan. Dan pada titik tertentu, yang tersisa bukan lagi soal ekonomi melainkan soal keadilan.

Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya terbiasa berpikir tentang bagaimana data seharusnya mengalir dengan jujur untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Apa yang terjadi saat ini adalah kegagalan sistem: data ekonomi yang mengkhawatirkan tidak menghasilkan respons kebijakan yang memadai. Narasi resmi terus optimistis sementara realita di lapangan berkata sebaliknya. Ketika sistem informasi negara tidak berfungsi dengan baik ketika kebenaran tidak sampai ke pengambil keputusan yang menanggung akibatnya adalah rakyat biasa.

Solusinya sesungguhnya tidak rumit, meski tidak mudah. Pertama, kembalikan dan jaga independensi Bank Indonesia ini fondasi kepercayaan yang tidak bisa ditawar. Kedua, evaluasi serius program-program yang terbukti rawan korupsi; bukan untuk menghentikan niat baiknya, tapi untuk memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke tujuannya. Ketiga, bangun kepastian hukum bagi investor dengan kebijakan yang konsisten dan proses yang transparan. Ketiga langkah ini tidak membutuhkan anggaran baru. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengakui bahwa ada masalah.

Generasi saya akan mewarisi kondisi ekonomi yang dibentuk oleh keputusan-keputusan hari ini. Itulah mengapa kami tidak bisa diam. Bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk mengingatkan: ekonomi yang kuat bukan dibangun dari angka-angka yang menyenangkan di atas kertas, melainkan dari kepercayaan yang dirawat dengan jujur, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan sebelum terlambat.

Penulis: Tsamara Al Zahra Putri Giovani | Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Universitas Airlangga, Surabaya.