5 days ago
28
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengecam keras tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki begitu banyak anak-cicit usaha. Prabowo menegaskan BUMN seharusnya berperan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
"BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Saat mendirikan Danantara, Prabowo menemukan terdapat 1.074 BUMN, di luar bayangan Prabowo yang hanya 300 atau 400 BUMN. Prabowo menyebut terkadang BUMN-BUMN ini bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab, dan tidak menganggap keberadaan pemerintah.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," sambung dia.
Prabowo meminta masukan dari parlemen terkait rencana tersebut. Dia juga ingin adanya amnesti khusus untuk oknum BUMN yang tobat, sadar, dan telah mengakui kesalahan. "Saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua," lanjut Prabowo.
Prabowo menilai terlalu banyak BUMN yang tidak produktif dan melakukan manipulasi laporan keuangan agar terlihat untung. Prabowo menyebut kinerja negatif BUMN berimplikasi besar terhadap pasar internasional.
"Rugi terus laporannya untung. Ngarang saja itu, untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," kata Prabowo.
