loading...
Kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla (JK) disayangkan. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla (JK) disayangkan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando berpendapat, politisasi organisasi sosial harus dihentikan.
“Sangat disayangkan adanya upaya membuat dualisme Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Seharusnya tidak upaya membuat dualisme kepengurusan PMI karena merupakan organisasi sosial yang seharusnya terbebas dari kepentingan politik,” kata Fernando kepada SINDOnews, Senin (9/12/2024).
Menurut Fernando, upaya Agung Laksono membuat kepengurusan PMI menjadi dualisme membuat citra buruk baginya yang pernah terlibat dalam dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.
“Jangan-jangan Agung Laksono memang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi ketua umum melalui mekanisme yang murni dan sesuai dengan AD/ART, sehingga harus membuat dualisme kepengurusan,” tuturnya.
Fernando mengatakan, jangan memperalat PMI atau organisasi lainnya untuk kepentingan eksistensi diri dalam kancah nasional dan tidak murni untuk kepentingan sosial.
“Setop politisasi organisasi sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. PMI merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan sehingga akan sangat berdampak kalau sampai dualisme kepengurusan berkepanjangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan pengkhianatan.
Follow WhatsApp Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya