3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan cepat di pasar beras global beberapa tahun terakhir mulai menggeser cara pandang lama tentang peta kekuatan pangan di Asia. Penurunan harga beras dunia dan dinamika perdagangan internasional akibat perang menekan eksportir besar seperti Thailand dan Vietnam, sementara Indonesia justru memperkuat stok dan bantalan pangan domestik.
Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi menilai, sebagian analisis publik di Indonesia belum sepenuhnya menangkap pergeseran tersebut. ‘’Ada satu jenis kekeliruan intelektual yang berbahaya yaitu ketika cara berpikir tidak mengikuti arah perubahan realitas praksis. Dunia bergerak, tetapi analisisnya tertinggal,” ujarnya, Ahad (3/5/2026).
Menurut Gandhi, selama bertahun-tahun publik kerap disuguhi pandangan bahwa pertanian Indonesia selalu tertinggal, sementara Thailand dan Vietnam diposisikan sebagai rujukan utama. Dalam konteks perkembangan terakhir, terutama setelah perang Iran dan Amerika-Israel, peta risiko dan kekuatan di kawasan justru menjadi lebih seimbang.
Data menunjukkan, harga beras dunia merosot ke titik terendah pada 2025 akibat melimpahnya pasokan dari India dan negara Asia lainnya.
Harga beras di Thailand turun ke level terendah dalam sekitar tiga tahun, sementara harga di Vietnam jatuh ke titik terendah hampir lima tahun. Kondisi ini menekan pendapatan petani dan pelaku ekspor di kedua negara, yang selama ini mengandalkan beras sebagai salah satu komoditas ekspor utama.
Pemerintah Thailand merespons dengan memperpanjang berbagai dukungan untuk sektor beras guna menjaga produksi dan melindungi petani dari dampak penurunan harga.
Vietnam, di sisi lain, mulai mendorong reposisi ekspor, termasuk memperluas pasar ke Timur Tengah dan Afrika serta meningkatkan porsi beras premium agar tetap kompetitif di tengah persaingan harga yang ketat.
“Negara-negara yang selama ini sering dijadikan rujukan juga sedang beradaptasi keras dengan tekanan pasar global. Fokus mereka tidak lagi semata mengejar ekspansi volume, tetapi menata ulang strategi agar petani dan pelaku usaha tetap bertahan,” kata Gandhi.
Di saat eksportir besar lain tengah menanggung tekanan harga, Indonesia memilih memperkuat sisi cadangan dan stabilitas pasokan. Pemerintah secara bertahap menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejak 2025. Per 23 April 2026, stok CBP yang dikelola Bulog dilaporkan telah menembus sekitar 5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pemerintah menyebut stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar satu tahun ke depan dan menjadi bantalan menghadapi risiko gangguan pasokan akibat konflik geopolitik maupun anomali cuaca.
“Dengan stok beras pemerintah yang berada di level historis tinggi, Indonesia punya ruang manuver lebih besar menghadapi gejolak harga di pasar global. Ini membuat situasi di dalam negeri relatif lebih tenang,” ujar Gandhi. Ia menambahkan, penguatan stok hanya akan berdampak luas jika didukung perbaikan di tingkat produksi.
Pemerintah menyatakan tengah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi, ketersediaan sarana produksi, serta infrastruktur pendukung agar biaya usaha tani tidak melonjak di tengah dinamika harga pupuk dan energi global.
“Ketika banyak negara masih dipusingkan fluktuasi biaya produksi, Indonesia berusaha menahan tekanan itu melalui penataan stok dan perbaikan distribusi input pertanian. Ini bentuk keberpihakan yang harus dijaga konsistensinya,” ujarnya.
Gandhi juga mengingatkan agar impor beras tidak dijadikan satu-satunya jawaban ketika muncul gejolak harga. Data BPS menunjukkan, pada 2023 impor beras Indonesia mencapai sekitar 3,06 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan porsi terbesar berasal dari Thailand dan Vietnam.
Praktik impor besar-besaran tersebut, menurut berbagai catatan, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan harga di tingkat konsumen dan berisiko menekan harga gabah di tingkat petani.
“Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan impor dalam volume besar bukan solusi ajaib. Menjaga pasar domestik di tengah situasi global yang tidak pasti bukan semata soal proteksionisme, tetapi pilihan rasional untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Gandhi.
Meski demikian, ia menggarisbawahi posisi Indonesia yang lebih nyaman pada 2026 tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa fundamental pertanian sudah sepenuhnya kokoh.
Tantangan jangka panjang seperti stagnasi produktivitas padi, alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, dan ketergantungan pada sejumlah input impor masih membayangi. Stok yang kuat hari ini adalah bantalan penting, tetapi sekaligus ruang waktu.
‘’Ini kesempatan untuk mempercepat pembenahan struktur produksi dan tata kelola pangan, bukan alasan berpuas diri. Yang dibutuhkan bukan retorika pesimistis maupun euforia sesaat, melainkan kejujuran membaca fakta dan konsistensi kebijakan perberasan dan pangan,” pungkasnya.
