TEMPO.CO, Jakarta --Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyebutkan, 10 dari total 36 komando wilayah daerah pertahanan (Kodap) di Papua mulai berperang. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mewanti-wanti pendatang dari luar Papua agar meninggalkan wilayah konflik.
Menurut Sebby, imbauan bagi warga sipil untuk menghargai fungsi hukum humaniter internasional. "Untuk warga non Papua dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Bali yang berada di wilayah perang, tinggalkan Papua," ujar dia saat wawancara daring bersama Tempo pada Ahad, 13 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah wilayah yang dinyatakan masuk ke zona konflik di Papua di antaranya Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai. Sebby menyatakan, kelompoknya menyebut kondisi itu sebagai perang tahapan.
Sebby mengatakan, tidak menutup kemungkinan seluruh wilayah Kodap akan mulai berperang. Menurut dia, hal itu belum bisa diprediksi lantaran mayoritas Kodap belum memiliki senjata.
Sebby mengatakan, tindakan kelompoknya yang berperang ini membahayakan warga sipil. Namun, menurut dia, perang itu harus tetap dilakukan. Dia menganalogikan perjuangan kelompoknya itu bak bara api. "Perang itu bagian dari menunggu bara api. Supaya tempat buang api itu jangan padam," ujarnya.
Adapun Markas Besar Tentara Nasiona Indonesia (TNI) menyatakan telah bersiaga menghadapi peningkatan konflik kekerasan di Papua. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan, TNI melakukan pendekatan teritorial berbasis kultural dalam menangani konflik di Papua. "Babinsa dan aparat teritorial lainnya membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat guna meredam potensi konflik dan mendorong penyelesaian masalah secara dialog," katanya.
Dia mengatakan, penggunaan kekuatan senjata akan dilakukan secara selektif serta terukur untuk merespons tindakan TPNPB-OPM. Menurut dia, penggunaan senjata itu sebagai upaya terakhir. "Hanya dilakukan pada wilayah yang teridentifikasi sebagai kantong-kantong OPM," ucapnya.
