10 hours ago
3
Oleh : Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS (Konsultan ESG–Keberlanjutan & Produktivitas di TSC, Co-founder & Anggota IS2P)
REPUBLIKA.CO.ID, Transformasi sistem keuangan global menuju paradigma ekonomi rendah karbon telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas utama bagi otoritas moneter dan regulator jasa keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, urgensi ini diaktualisasikan melalui mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur dan mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan.
Langkah ini merupakan respons sistemik terhadap risiko iklim yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional karena sifatnya yang berdampak luas dan tidak dapat dipulihkan (irreversible).
Kalkulator Hijau Bank Indonesia muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan data (data gap) dalam inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor riil dan sektor jasa keuangan. Setelah peluncuran awal yang terbatas pada emisi Scope 1 dan Scope 2 pada Oktober 2024, Bank Indonesia kini sedang dalam proses pembaruan signifikan melalui pengembangan Kalkulator Hijau Versi 2 (V.2).
Pengembangan ini bertujuan menyatukan berbagai metodologi penghitungan emisi ke dalam satu platform digital yang mudah diakses serta memiliki landasan hukum yang kuat.
Manfaat Strategis dan Tantangan Implementasi
Aplikasi Kalkulator Hijau bukan sekadar alat hitung teknis, melainkan instrumen kebijakan makroprudensial hijau. Dengan menggunakan faktor emisi nasional (Tier 2), aplikasi ini memberikan hasil perhitungan yang jauh lebih akurat dibandingkan penggunaan faktor emisi global (Tier 1), yang sering kali tidak mencerminkan karakteristik bauran energi lokal Indonesia.
Bagi perbankan, fitur baru pada Versi 2 yang mencakup emisi terbiayai (financed emissions) mempermudah bank mengidentifikasi konsentrasi emisi dalam portofolio kredit mereka tanpa harus mengembangkan sistem perhitungan dari nol.
Selain itu, aplikasi berbasis mobile ini mendorong inklusivitas dengan memungkinkan UMKM tetap terlibat dalam rantai pasok global yang mensyaratkan transparansi karbon.
Namun, perjalanan menuju adopsi penuh Kalkulator Hijau Versi 2 menghadapi berbagai tantangan kompleks. Integrasi antara Kalkulator Hijau yang bersifat aplikasi mandiri (standalone) dengan sistem inti perbankan (Core Banking System) memerlukan alur data otomatis melalui API agar tidak menciptakan beban administratif yang tinggi.
Lebih jauh lagi, efektivitas hasil perhitungan sangat bergantung pada kualitas data aktivitas yang dimasukkan oleh nasabah. Terdapat risiko “sampah masuk, sampah keluar” (garbage in, garbage out) jika nasabah memasukkan data yang tidak akurat, terutama di tengah rendahnya literasi pencatatan energi di tingkat UMKM.
