PEMERINTAH mencanangkan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, proyek ini membutuhkan investasi besar hingga Rp 1.100-Rp 1.200 triliun hingga 2045.
Menurut Agus, pengembangan tersebut mencakup pembangunan jaringan baru dan reaktivasi jalur dengan total tambahan sekitar 14 ribu kilometer yang akan dibangun di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” kata Agus dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.
Ia mengatakan proyek ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya untuk sektor infrastruktur dan konektivitas. Pemerintah mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk kolaborasi dengan swasta, guna merealisasikan proyek tersebut.
Agus menilai pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa penting untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk logistik.
“Padahal, kereta api memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan emisi. Kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca bahkan kurang dari 1 persen,” kata dia.
Ia juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang masih cukup lebar. Menurutnya, kondisi ini perlu dikoreksi agar pengembangan transportasi nasional lebih seimbang.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, dalam pelaksanaannya setiap wilayah memiliki tantangan berbeda. Sumatera membutuhkan penguatan jaringan yang sudah ada, Kalimantan memerlukan pembangunan dari nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
Namun, sejumlah tantangan besar masih membayangi proyek ini. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pembebasan lahan menjadi salah satu kendala utama, terutama untuk proyek dengan trase baru. “Karena banyak trase baru, proyeknya terkendala pembebasan lahan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) agar pembangunan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Deddy juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam skema pendanaan mengingat besarnya kebutuhan investasi.
Adapun Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai pengembangan kereta api di luar Jawa memang penting untuk pemerataan. Namun, ia mengingatkan tantangan utama tetap pada pengadaan lahan dan pembiayaan.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan adanya permintaan yang cukup, baik dari sisi penumpang maupun logistik, agar proyek tidak mangkrak. Pengalaman sejumlah proyek di Jawa yang kurang optimal menjadi catatan penting dalam pengembangan ke depan.
“Kalau menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pemerintah harus menyiapkan hitung-hitungan bisnis yang jelas,” kata Aditya.
