OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menanggapi beredarnya isu keterkaitan antara pidato Presiden Prabowo Subianto dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi enggan berkomentar. Namun ia mengingatkan investor untuk tetap rasional dalam mengambil keputusan.
Menurut Hasan, di tengah kondisi pasar yang dinamis, banyak aspek yang memengaruhi pergerakan harga saham. “Tapi pada akhirnya tolong dicermati di balik nama 4 huruf setiap saham ada kegiatan operasi, ada kegiatan bisnis dari perusahaannya,” kata dia kepada media di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 30 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hasan menuturkan, setiap perusahaan yang tercatat di bursa mempublikasikan laporan keuangan dan aksi korporasi lewat keterbukaan informasi. Menurutnya, dari situ investor bisa menilai kinerja operasional dan value saham perusahaan.
Lebih jauh, Hasan menganjurkan investor untuk tidak semata-mata terpaku pada konten media sosial. Ia juga menyebutkan ada kreator konten yang mengedukasi publik dengan memberikan analisis fundamental, analisis teknikal, serta mengupas laporan keuangan.
“Saya kira itu lebih bagus dijadikan acuan dibanding hal-hal yang sifatnya tidak rasional atau tidak ada kaitan langsung dengan saham-saham yang melakukan kegiatan operasional secara normal dari waktu ke waktu,” ucapnya.
Keterkaitan antara pidato Prabowo dengan kinerja IHSG ramai diperbincangkan usai jadwal pidato presiden selama Juli 2026 beredar di jagat maya. Dalam jadwal yang diunggah akun Instagram @stockalpha.id, Prabowo berencana berpidato sebanyak 13 kali dalam bulan ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ucapan Prabowo dalam pidatonya turut mempengaruhi kepercayaan pasar. Menurutnya, perubahan kebijakan yang mengikuti pidato Prabowo membuat investor kesulitan menghitung risiko.
Dalam jangka panjang, tutur Bhima, hal itu dapat mengikis kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola ekonomi. “Begitu kebijakan berubah hanya karena pidato Prabowo, ini menciptakan ketidakpastian dan ongkos bisnis yang mahal,” katanya pada Senin, 29 Juni 2026.
