5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi(KDM) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan di berbagai wilayah.
Menurut Tina, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan memiliki peran penting terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kesadaran masyarakat perlu terus dijaga dan diiringi dengan transparansi penggunaan anggaran.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya kembali untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan. Ini yang harus terus kita dorong agar masyarakat semakin sadar membayar pajak adalah bagian dari gotong royong membangun Jawa Barat,” ujar Tina, Jumat (5/9/2026).
Ia menilai sejumlah program yang disampaikan Gubernur, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), trotoar, hingga peningkatan daya tampung sekolah SMA dan SMK, merupakan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Tina juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan. Menurutnya, upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk bagi warga yang belum ter-cover BPJS, perlu mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan,” katanya.
Selain itu, Tina mengapresiasi program penyambungan listrik bagi masyarakat yang hingga kini belum menikmati akses listrik. Ia berharap program tersebut dapat terus dipercepat sehingga seluruh warga Jawa Barat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.
Di sisi lain, Tina mengingatkan pentingnya penataan saluran irigasi dan pengelolaan tata ruang. Menurutnya, keberadaan saluran air sangat berkaitan dengan produktivitas pertanian sekaligus upaya mengurangi risiko banjir.
Ia juga mendukung dorongan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbaiki tata kelola wilayah agar lebih bersih, tertata dan nyaman.
Tina menilai kritik dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kritik yang disampaikan secara konstruktif, kata dia, dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.
“Pembangunan memang tidak mungkin langsung sempurna. Yang penting ada kemauan untuk terus memperbaiki kekurangan dan mendengar masukan masyarakat,” ujarnya.
