2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 semakin dekat. Sejumlah pelaku usaha makanan di Jakarta pun mulai berupaya memenuhi ketentuan tersebut. Salah satunya Rumah Makan Padang Uda Denai di Jalan Bukit Duri Tanjakan, Jakarta, yang mengaku telah mengajukan sertifikasi halal, tetapi hingga kini prosesnya belum sepenuhnya selesai.
Pemilik Rumah Makan Padang Uda Denai, Ria Vitasari, mengatakan pihaknya telah mengetahui mengenai sertifikasi halal dan pernah mengajukan proses pembuatannya. Menurut dia, proses tersebut diawali dengan pengajuan surat terkait usaha melalui RT sebelum dilanjutkan dengan pengajuan sertifikasi halal.
Ria mengatakan, pengajuan sertifikasi halal tersebut telah dilakukan sekitar dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini, proses sertifikasi belum selesai untuk seluruh bahan dan produk yang digunakan di rumah makannya. “Kemarin saya sudah ngajuin, tapi di sini masih ada seperti ibaratnya ada daging dari pasar yang kita belum bisa pastiin,” kata Ria.
Ia menjelaskan, beberapa produk seperti minuman kopi telah mendapatkan proses sertifikasi. Sementara itu, bahan serupa daging masih menjadi bagian yang belum dapat dipastikan dalam proses sertifikasi tersebut.
“Yang satu kita pernah izin membuat suratnya, cuma sampai sekarang belum jadi-jadi. Tapi kita sempat ngajuin kayak minuman seperti kopi, kopi itu sudah dikasih, dan yang belum yang daging-daging itu,”ujar Ria.
Menurut Ria, salah satu persoalan yang dihadapi dalam proses sertifikasi berkaitan dengan bahan baku daging yang masih dibeli dari pasar. Kondisi tersebut membuat pihak rumah makan belum dapat memastikan seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal.
Meski telah mengetahui tentang sertifikasi halal, Ria mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai proses sertifikasi halal. Ia juga belum mengetahui secara spesifik mengenai kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 bagi produk yang termasuk dalam cakupan kewajiban.
