KETUA Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin angkat bicara soal tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Ia berharap kebijakan itu akan tetap mengedepankan perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan keberlanjutan penghidupan petani di daerah.
“Upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting,” ujar Sabarudin di Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026 dikutip dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Namun, ia juga mengingatkan agar implementasi kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap petani sawit rakyat. Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi.
Lebih jauh, Sabarudin menyatakan para petani menilai kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar sawit domestik. Petani juga membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.
Terlebih, kata dia, sejak rencana kebijakan ekspor melalui DSI mencuat, harga TBS di sejumlah daerah mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepastian regulasi agar tidak memicu kekhawatiran di tingkat pelaku usaha maupun petani.
SPKS juga mengingatkan bahwa petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional. Ia menilai keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.
Menurut Sabarudin, pemerintah perlu membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum implementasi kebijakan dilakukan secara penuh. Langkah ini penting agar penguatan tata kelola ekspor dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap rantai pasok sawit nasional.
“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” kata dia.
SPKS, kata Sabarudin, juga mendorong adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan. Serta alokasi manfaat industri sawit untuk mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.
Adapun pemerintah sebelumnya berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
