FENOMENA kekurangan siswa di berbagai sekolah negeri di daerah menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mendesak pemerintah membuat pemetaan nasional mengenai penyebab dari kasus tersebut untuk merumuskan solusi yang berbasis akar masalah.
“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional,” kata Puan dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 16 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Puan mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan apakah kekurangan siswa di berbagai sekolah negeri merupakan fenomena yang terjadi secara nasional atau kasus kasuistik semata di beberapa daerah. Dia menilai, hasil kajian itu bisa menjadi dasar merumuskan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dan tidak disamaratakan antar daerah.
“Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi. Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah,” kata Puan.
Namun, ujar Puan, jika krisis jumlah murid merupakan permasalahan nasional, maka pemerintah tidak bisa menjawabnya dengan menggabungkan atau menutup sekolah. Dia mendorong pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan untuk menjadi dasar evaluasi keberadaan sekolah.
Pemetaaan itu berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk untuk sepuluh tahun ke depan. Dari pendataan itu pemerintah bisa menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan.
Puan mengatakan, ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah bukan dilihat dari jumlah sekolah yang digabungkan, melainkan memastikan setiap anak memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.
Dia juga mendorong pemerintah memperbaiki kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru hingga keamanan sekolah untuk menarik minat orang tua calon siswa. Dia meyakini transformasi sekolah dasar perlu dilakukan agar bisa relevan dengan harapan masyarakat.
“Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga,” ucap dia.
Data Badan Pusat Statistik yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan ada tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam lima tahun terakhir. Jumlah siswa SD Negeri berkurang sekitar 1.700 siswa atau turun dari 130.624 siswa pada 2021 menjadi 128.933 siswa pada 2025.
Di lain sisi pada periode yang sama, jumlah siswa SD swasta bertambah hampir 1.900 siswa, dari 18.239 siswa pada 2021 menjadi 20.095 siswa pada 2025. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pilihan masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar. Orang tua kini lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah swasta ketimbang sekolah negeri. Selengkapnya bisa dibaca dalam Mengapa Sekolah Negeri Sepi Peminat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka peluang penggabungan atau regrouping sekolah dasar (SD) negeri yang mengalami penurunan jumlah siswa secara terus-menerus. “Jumlah siswa SD-nya itu berkurang dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, kami punya kebijakan untuk sekolah-sekolah SD yang memang terus menurun dari jumlah siswanya, maka sekolah itu akan di-regrouping. Umpamanya dari tiga menjadi satu," kata Atip saat ditemui di sela kunjungan ke sekolah di Jakarta Barat, Senin, 13 Juli 2026.
