BANK Indonesia (BI) memperketat pembelian dolar Amerika Serikat dengan mewajibkan transaksi di atas US$25 ribu menggunakan underlying. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy Intama mengatakan kebijakan ini bertujuan mencegah praktik spekulasi dan pencarian keuntungan jangka pendek di pasar valuta asing.
Meski demikian, Ruth menegaskan BI tidak membatasi pembelian valas yang disertai dokumen underlying. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pembelian valuta asing dilakukan untuk kebutuhan ekonomi riil, seperti perdagangan, biaya pendidikan, maupun perjalanan luar negeri.
“Kalau mau, monggo ibu-ibu yang punya anak di luar negeri yang memang butuh valas, monggo, boleh. Usaha yang memerlukan valas untuk ekonomi, silakan,” kata Ruth dalam acara pelatihan jurnalis di Makassar, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut Ruth, mayoritas transaksi valas di Indonesia saat ini sebenarnya sudah memiliki underlying. BI mencatat lebih dari 90 persen transaksi valas domestik telah disertai dokumen pendukung kebutuhan ekonomi.
Kebijakan pengetatan pembelian dolar AS merupakan salah satu dari tujuh langkah stabilisasi rupiah yang ditempuh BI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan seluruh langkah tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Per Juni 2026, BI berencana kembali menurunkan batas transaksi pembelian dolar AS tanpa underlying dari sebelumnya US$ 50.000 menjadi US$ 25.000. BI mencatat transaksi spot dolar Amerika Serikat menurun usai kebijakan pembelian valuta asing diperketat.
Perry menambahkan, penggunaan dokumen underlying dalam transaksi spot telah meningkat menjadi 93,5 persen dari 89,2 persen. Menurut dia, meski baru berjalan sebentar, pengetatan kebijakan transaksi valas sudah memberikan hasil yang positif.
Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Efek Lonjakan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
