PEMERINTAH menargetkan kurs rupiah di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI saat memaparkan dokumen KEM PPKF 2027 di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
"Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," ujar Prabowo, dikutip dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adapun target asumsi makro itu ditetapkan pemerintah di tengah tekanan berat pada mata uang domestik yang sempat menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di level Rp 17.706 per dolar AS pada penutupan perdagangan pasar spot pertengahan Mei 2026.
Lewat bauran kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah memproyeksikan laju inflasi domestik dapat dikendalikan ketat pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen untuk menopang stabilitas daya beli masyarakat dan nilai tukar.
Asumsi kurs rupiah ini juga melengkapi indikator makro fiskal lainnya, termasuk target suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang dipatok bergerak pada rentang 6,5 hingga 7,3 persen.
Dari sisi postur fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 berada di kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen PDB. Angka ini komitmen kuat pemerintah untuk terus menekan dan memperkecil angka defisit anggaran tersebut, mengingat realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen atau 0,8 lebih rendah dari ambang batas maksimal 3 persen.
Kebijakan belanja negara dialokasikan pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB untuk membiayai program prioritas nasional, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB.
Dengan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029.
Di sektor komoditas energi, stabilitas fiskal akan ditopang oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia di kisaran US$ 70 hingga 95 per barel, target lifting minyak bumi 602 hingga 615 ribu barel per hari, serta lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa stabilitas kurs dan pertumbuhan ekonomi ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,3 hingga 4,87 persen.
Kepala Negara menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Prabowo juga menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian jajaran pejabat Kabinet Merah Putih. Selain itu juga ada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Rapat Paripurna DPR RI hari ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.
