Soal Atlet Tuli Galang Dana di Jalanan, NPC: Pemerintah Hanya Bantu yang Diakui Federasi Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar dua pekan belakangan ini, dunia maya cukup diramaikan oleh aksi penggalangan dana di jalanan untuk keberangkatan atlet tuli Indonesia ke ajang internasional. Di media sosial, tampak foto penggalangan dana oleh para atlet tuli yang membutuhkan uang sekitar Rp 700 juta.

Tak sedikit komentar yang menyudutkan Pemerintah atau Kemenpora yang mengurusi olahraga di Indonesia. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia yang memayungi atlet disabilitas juga kena imbasnya karena dianggap tak membantu kegiatan tersebut.

Ternyata, sikap pemerintah beralasan. Sebab, organisasi yang mewadahi atlet tuli di Indonesia ada dua, yakni Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) dan Perhimpunan Olahraga Tuna Rungu (Porturin). Berdasarkan aturan, pemerintah memang tidak akan memberikan bantuan terhadap dua organisasi olahraga yang sedang bermasalah atau terlibat dualisme kepengurusan.

Rima Ferdianto, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia atau Komite Paralimpiade Indonesia, ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (30/8/2026) menjelaskan kalau atlet tuli tidak dibawah NPC Indonesia.

"Dulunya memang atlet tuli dibawah NPC, federasi internasional IPC. Namun, sejak Olimpiade 1992, mereka membentuk federasi internasional sendiri, yakni Internasional Committee of Sport for the Deaf (ICSD) induk organisasi Olahraga Tuna Rungu Dunia. Jadi, atlet tuli atau tuna rungu tidak di bawah naungan NPC Indonesia," jelasnya.

Rima menyayangkan terjadi perpecahan organisasi olahraga di Indonesia termasuk untuk atlet tuli. Rima menegaskan, kalau organisasi olahraga pecah, tidak akan ada bantuan dari pemerintah. Yang kasihan atletnya.

"Mereka seharusnya mendapat saluran dengan mengikuti event olahraga. Pemerintah sendiri berdasarkan aturan pemerintah undang-undang terbaru no 11 tahun 2021, hanya akan membantu organisasi olahraga yang tidak terpecah dan terpenting diakui oleh federasi internasional," lanjutnya.

Jadi, lanjut Rima, tidak adanya bantuan untuk pihak yang membuat penggalangan dana di jalanan karena pemerintah mengikuti aturan main. "Hanya organisasi olahraga yang diakui oleh federasi internasional lah yang mendapat bantuan. Seperti NPC Indonesia diakui IPC. Kami selalu mendapat bantuan dari pemerintah. Harapan saya, tak ada lagi organisasi olahraga terpecah. Kasihan atletnya," ujar Rima.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PATRIN, Agung Baghaskoro dalam keterangannya menegaskan, PATRIN yang di kancah internasional dikenal dengan nama IADA (Indonesian Association of the Deaf Athlete) merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia yang diakui secara resmi oleh ICSD sebagai induk olahraga Tunarungu dunia.

“Kami tegaskan, PATRIN atau IADA di internasional adalah organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui oleh ICSD. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Dimyati Hakim, kami yang memiliki legitimasi untuk menaungi, membina, dan mengirimkan atlet Tunarungu Indonesia ke ajang resmi internasional,” kata Agung.

Menurut Agung, pihak yang menggalang dana tidak terafiliasi dengan PATRIN.