4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Muhammad Cholil Nafis, menilai tantangan terbesar NU memasuki abad kedua adalah mengonsolidasikan berbagai potensi besar organisasi yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, PBNU ke depan membutuhkan sosok Ketua Umum yang memiliki kemampuan manajerial kuat untuk menerjemahkan dan mengeksekusi keputusan Rais Aam serta hasil Muktamar menjadi program yang terukur dan berdampak nyata.
Kiai Cholil mengatakan, tantangan pada abad kedua NU adalah bagaimana mengkonsolidasi semua potensi yang sekarang berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi oleh NU. Mulai dari potensi pesantren yang banyak, lembaga Kesehatan dan perguruan tinggi, itu belum terkoordinasi dengan baik dan benar.
"Nah, ke depan sebenarnya dibutuhkan sosok Ketua Umum PBNU yang bisa melaksanakan titahnya Rais Aam, jadi dia eksekutor, semacam direktur eksekutif, maka perlu dihidupkan kembali seperti dulu masa Pak Hasan Gipo, di mana Tanfidziyah itu bukan sosok keulamaan yang muncul, tapi sosok manajerial yang baik," kata Kiai Cholil, Sabtu (1/8/2026)
Ia menambahkan, sehingga potensi NU bisa dikeluarkan dengan baik, kemudian ide-ide besar itu bisa dibumikan untuk direalisasikan. Jadi perlu ada sosok yang mempunyai kemampuan mengaransmen dan mengeksekusi dari seluruh ide-ide besar Rais Aam atau ide-ide besar yang diputuskan oleh Muktamar yang sekarang, dan bisa lebih nanti terukur ke depannya dari capaian-capaian PBNU.
"Ya, visi misi NU itu harus dibumikan dan mampu diterapkan, sehingga memang ketua umum itu orang yang searah dengan Rais Aam, dan yang kedua dia punya kemampuan manajerial yang baik, punya kemampuan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dari semua," ujar Kiai Cholil.
Kiai Cholil juga mengingatkan bahwa dari dulu juga sudah pernah ada orang yang jadi Ketua Umum PBNU itu bukan dari kalangan kiai seperti Pak Hasan Gipo. Sebenarnya sumber daya NU banyak yang kiai dan bukan kiai, tapi minimal mengerti agama meski bukan kiai.
"Jadi sesuai dengan tuntutan zaman, tidak harus dari kiai, dan juga NU sudah milik semua warga, jadi siapa yang paling layak yang bisa menjalankan keputusan-keputusan Muktamar yang sesuai dengan AD/ART, dan di bawa arahan Rais Aam," ujarnya.
Kiai Cholil menyampaikan, kalau terkait dengan Ketua Umum PBNU pada saat ini, maka yang paling dibutuhkan adalah kemampuan manajerial. Karena potensi yang besar belum dikonsolidasikan dan belum dijadikan sebuah kekuatan untuk gerakan. Sementara, Ketua Umum PBNU itu bisa menjadi pelaksanaan dari Rais Amp.
"Memang kalangan Rais Aam, Rais, Syuriah yang dibutuhkan kealiman, kedalaman ilmu, dan para kiai di situ, tapi di Tanfidziyah itu memang sesuai dengan kebutuhan, human technical yang mampu mengeksekusi program-program NU, sehingga ke depan menurut saya berkenaan dengan darah biru, berkenaan dengan kiai, itu tidak menjadi pertimbangan maksimal di dalam Tanfidziyah," kata Kiai Cholil.
Kiai Cholil menjelaskan, berbeda dengan di Syuriah, kedalaman ilmu, kearifan, kemudian juga Dzuriyah pendiri bisa di Syuriah karena itu yang mengambil keputusan, yang mengawasi dan mengendalikan. Tapi Tanfidziyah sesuai dengan kebutuhan, yakni orang bisa melaksanakan keputusan-keputusan NU.
