4 hours ago
4
Oleh: Hendarman, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor/Ketua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagus apa pun sebuah kebijakan jika disampaikan dengan bahasa yang membingungkan maka yang lahir bukanlah kepercayaan, melainkan spekulasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia berulang kali disuguhi pernyataan pejabat yang menimbulkan multitafsir. Alih-alih menjelaskan, komunikasi yang disampaikan justru memunculkan perdebatan baru.
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu institusi atau satu periode pemerintahan. Ada pejabat yang menyampaikan kebijakan dengan kalimat "belum tentu diterapkan", tetapi pada saat yang sama meminta masyarakat bersiap.
Ada pula yang mengatakan "ini hanya wacana", sementara instansi lain sudah menyusun langkah implementasinya. Tidak jarang pula seorang pejabat menyampaikan pernyataan berbeda dengan pejabat lain mengenai isu yang sama. Akibatnya, masyarakat dibuat bertanya-tanya, mana yang harus dipercaya?
Kondisi ini sebenarnya menunjukkan persoalan komunikasi publik bukan sekadar bagaimana berbicara, melainkan bagaimana membangun makna yang sama antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam ilmu komunikasi, keadaan ini dikenal sebagai ambiguity atau ambiguitas, yakni penggunaan bahasa yang memungkinkan lebih dari satu penafsiran.
Ambiguitas memang tidak selalu buruk. Dalam diplomasi atau negosiasi politik, bahasa yang lentur kadang sengaja digunakan untuk menjaga ruang kompromi.
Namun dalam komunikasi publik mengenai kebijakan, ambiguitas justru berpotensi menjadi sumber ketidakpastian.
Strategi atau Kesengajaan
Teori Strategic Ambiguity yang dikembangkan Eric Eisenberg menjelaskan, seorang pemimpin terkadang sengaja menggunakan pesan yang tidak terlalu spesifik agar dapat diterima berbagai kelompok sekaligus.
Strategi ini bisa bermanfaat untuk meredam konflik internal organisasi atau menjaga fleksibilitas pengambilan keputusan. Namun ketika diterapkan dalam komunikasi kepada masyarakat luas, strategi tersebut sering kali menghasilkan efek sebaliknya.
Publik kehilangan kepastian karena setiap orang akan memahami pesan dengan caranya masing-masing. Persoalan menjadi semakin serius di era media sosial.
Satu kalimat yang tidak lengkap dapat dipotong menjadi video berdurasi beberapa detik, disebarluaskan ribuan kali, lalu diberi berbagai interpretasi. Sebelum
Pemerintah memberikan klarifikasi, opini publik sudah terbentuk lebih dahulu.
Di sinilah teori Sensemaking dari Karl Weick menjadi relevan. Menurut Weick, ketika menghadapi informasi yang tidak jelas, manusia akan berusaha membangun maknanya sendiri berdasarkan pengalaman, keyakinan, maupun informasi yang tersedia.
Artinya, jika pemerintah tidak memberikan penjelasan utuh, masyarakat akan mengisi kekosongan informasi itu dengan asumsi, dugaan, bahkan rumor. Akibatnya, satu pernyataan dapat melahirkan puluhan interpretasi berbeda.
Fenomena itu sebenarnya sering kita saksikan. Sebuah pernyataan mengenai kemungkinan kenaikan tarif atau perubahan regulasi dapat segera ditafsirkan sebagai keputusan final. Padahal, proses pembahasannya masih berlangsung.
Pernyataan mengenai evaluasi suatu program sering dipersepsikan sebagai penghentian program tersebut. Kalimat yang dimaksudkan untuk menenangkan masyarakat justru dapat dibaca sebagai sinyal adanya masalah yang lebih besar.
Dalam perspektif komunikasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang dimaksud komunikator dengan apa yang dipahami khalayak. Padahal keberhasilan komunikasi tidak saja ditentukan niat pembicara, juga sejauh mana pesan dipahami secara benar oleh penerimanya.
Masalah lain, masih kuatnya budaya komunikasi yang berorientasi pada pejabat, bukan pada publik.
Banyak pernyataan dibuat dengan bahasa birokrasi yang panjang, penuh istilah teknis, atau menggunakan kalimat normatif yang sulit dipahami masyarakat. Akibatnya, masyarakat harus menebak-nebak sendiri makna sebenarnya.
Mengubah Prinsip
Masyarakat tidak menuntut pejabat mengetahui semua jawaban. Mereka justru lebih menghargai kejujuran ketika sebuah kebijakan masih dalam tahap pembahasan.
Pernyataan seperti "kajian masih berlangsung", "keputusan belum diambil", atau "kami akan menyampaikan perkembangan secara berkala" jauh lebih menenangkan daripada memberikan jawaban yang setengah pasti.
Setiap pejabat atau pimpinan perlu menjadikan komunikasi sebagai bagian dari kepemimpinan, bukan sekadar aktivitas berbicara di depan media. Ada beberapa prinsip yang patut dipertimbangkan.
Pertama, jelas sebelum cepat karena di era digital kecepatan memang penting, tetapi kejelasan jauh lebih penting. Pernyataan yang cepat tetapi membingungkan justru akan membutuhkan klarifikasi berulang kali.
Kedua, konsisten antarpejabat karena komunikasi pemerintah harus menggunakan satu narasi yang sama agar masyarakat tidak menerima pesan yang saling bertentangan. Perbedaan informasi dari berbagai pejabat hanya akan memperbesar ketidakpastian.
Ketiga, lengkapi setiap pernyataan dengan konteks. Artinya, jangan hanya menyampaikan keputusan tetapi jelaskan alasan, tujuan, manfaat, serta dampaknya. Informasi yang utuh akan mengurangi ruang bagi spekulasi.
Keempat, bangun komunikasi dua arah. Komunikasi publik bukan hanya menyampaikan informasi, juga mendengarkan respons masyarakat. Klarifikasi yang cepat terhadap kesalahpahaman akan jauh lebih efektif daripada membiarkan rumor berkembang.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai isi kebijakan, juga cara kebijakan itu dikomunikasikan. Bahasa yang ambigu mungkin memberikan ruang manuver bagi pejabat, tetapi di mata publik sering dibaca sebagai keraguan, inkonsistensi, bahkan ketidaksiapan.
Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya tuntutan transparansi, pemimpin yang baik bukanlah mereka yang berbicara paling banyak, melainkan yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami semua orang.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
