4 hours ago
5
Pekerja memasukkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam mobil untuk didistribusikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 950 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diduga tidak layak higiene dan sanitasi di berbagai wilayah Indonesia. Ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam ditutup secara permanen apabila tidak bisa mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) hingga waktu yang ditentukan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan ratusan SPPG itu sudah lama beroperasi menjalankan program MBG. Namun, hingga saat ini mereka belum juga mengantongi SLHS sehingga berpotensi menjadi sumber keracunan akibat program MBG.
"Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene," kata dia saat konferensi pers di Gedung BGN, Jumat (7/8/2026).
Ia menyatakan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada SPPG yang tidak mengurus SLHS. Pasalnya, sertifikat itu menjadi syarat mutlak bagi dapur untuk beroperasi. Keberadaan dapur yang tidak layak dinilai sangat membahayakan keamanan dan kesehatan, bahkan nyawa para penerima manfaat.
Sudaryono menegaskan pihaknya telah menetapkan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 agar seluruh SPPG bisa mengantongi SLHS. Jika tidak bisa memenuhi persyaratan itu, BGN bakal menutup permanen dapur MBG tersebut.
"Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu. Jadi kalau mau sebagus apa pun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," kata dia.
Ia mengaku telah membuat surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi bagi dapur dalam mengurus SLHS. Pasalnya, tak jarang ia mendapat keluhan dari mitra terkait proses pengurusan SLHS yang tidak mudah.
"Nah, silakan ini menjadi bagian dari silakan mengadu kepada kami, berkirim surat kepada kami atau minta dinasnya untuk bersurat," kata Sudaryono.
Namun, apabila tidak ada keterangan yang jelas terkait pengurusan SLHS, BGN disebut bakal menutup permanen dapur MBG. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah terulangnya kasus keracunan akibat MBG. "Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu (masalah pengurusan SLHS), tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen," kata dia.
sumber : Antara
