TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa pendidikan merupakan janji konstitusi. Puan menyampaikan hal ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei.
Menurut dia, Hardiknas bukan sekadar perayaan simbolik. “Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan Maharani dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 3 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menilai pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan, termasuk soal sarana prasarana dan infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.
"Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai," kata Puan.
Ia menyoroti banyak anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang kesulitan mengakses bangku sekolah lantaran jarak dari rumah ke sekolah yang jauh serta infrastruktur jalan yang tidak memadai. "Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan," tutur dia.
Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama guna memperkuat infrastruktur dasar pendidikan, khususnya di kawasan 3T. Puan menyatakan negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi juga harus dibarengi dengan kualitas maupun akses layanan pendidikan yang adil.
Lebih jauh, eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut juga menyoroti nasib para guru dan tenaga pendidik lainnya. Puan menyebut mereka sebagai pejuang garda terdepan pendidikan nasional. “Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan,” ujar dia.
Pemerintah, Puan menegaskan, harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni. Penghormatan itu harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, dan juga jaminan sosial yang pasti.
