PEMERINTAH Kabupaten Bengkulu Utara mengesahkan Dokumen Rencana Aksi Integrated Area Development (IAD) Akselerasi Sadar Alam (ASA) sekaligus meluncurkan implementasi Blended Finance Model (BFM) pada Kamis, 26 Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas tingginya ancaman deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas ilegal yang memicu risiko bencana ekologis di Provinsi Bengkulu.
Melalui pendekatan terpadu ini, pengelolaan dan pelindungan hutan diproyeksikan tidak lagi menjadi beban sektor kehutanan semata, melainkan diintegrasikan ke dalam cetak biru pembangunan daerah yang melibatkan lintas sektor. Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, memberi catatannya bahwa cakupan hutan di Bengkulu Utara sangat luas. Karenanya membutuhkan formula pembangunan yang seimbang antara profit ekonomi dan kelestarian alam.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah konkret yang terukur untuk mendorong masyarakat menjaga kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Arie, saat ditemui usai penandatangan Dokumen Rencana Aksi IAD-ASA.
Ia menjelaskan Dokumen Rencana Aksi IAD-ASA merupakan wujud konkret dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam penyusunan dokumen ini, Pemkab Bengkulu Utara difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.
Rencana aksi yang dihasilkan akan berfokus kepada 21 izin Perhutanan Sosial yang telah terbit di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan rincian: 8 Hutan Desa, 6 Hutan Kemasyarakatan, 7 Kemitraan Kehutanan. Total luasan lahan yang diintervensi mencapai 16.866 hektare, tersebar di 6 kecamatan dan 14 desa.
Menurut dokumen tersebut, ada empat tantangan utama di tingkat tapak yang akan diselesaikan. Keempatnya terdiri dari penguatan tata kelola ruang dan tenurial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha Perhutanan Sosial, penguatan kolaborasi multipihak, dan pengurangan tekanan terhadap kawasan hutan akibat aktivitas ilegal.
Masalah klasik yang kerap dihadapi kelompok perhutanan sosial adalah minimnya modal usaha. Menjawab tantangan tersebut, program ini mengombinasikannya dengan Blended Finance Model (BFM). Di Bengkulu Utara, skema pembiayaan ini dikelola oleh KKI Warsi dengan dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 9,7 miliar.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Kementerian Kehutanan, Apri Dwi Sumarah, menerangkan bahwa skema BFM menggabungkan dana publik dengan investasi swasta untuk memicu kemandirian finansial masyarakat. "Skema BFM diharapkan dapat membuka peluang investasi, meningkatkan kapasitas usaha kelompok, dan mendorong masyarakat mengakses pembiayaan secara mandiri untuk mengembangkan usaha produktif," tuturnya.
Pada tahap awal, stimulus ekonomi ini akan mengalir ke sembilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menjadi penerima manfaat utama. Diharapkan produk mereka bisa naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, menekankan bahwa kehadiran swasta sebagai offtaker (pembeli siaga) menjadi kunci keberhasilan skema BFM. Sedangkan kepada sembilan KUPS yang terlibat dimintanya tidak hanya menghasilkan produk, "tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang berdaya saing."
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Safnizar, mengapresiasi langkah dan kebijakan Pemkab Bengkulu Utara. Ia menilainya siap menjadi model percontohan pembangunan rendah karbon di Provinsi Bengkulu. "Ketika manfaat hutan dinikmati oleh banyak pihak, maka upaya menjaga dan membiayai keberlanjutannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.
Pada acara tersebut juga diadakan pameran produk unggulan perhutanan sosial Bengkulu Utara, antara lain Kopi Sako Lemo Nakai, Register Lima Coffee, dan Kopi Bukit Sanggul. Hasil hutan bukan kayu berupa Madu Hutan Sialang. Inovasi Rumah Tangga: Sabun Cuci Piring Serai Wangi Dio Atsiri. Serta berbagai kerajinan tangan dan kain ecoprint.
