KETUA Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hetifah Sjaifudian mengkritik rencana pemerintah menutup program studi (prodi) kampus yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Dia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meninjau ulang rencana ini dengan menekankan kehati-hatian, transparansi, dan dasar kajian akademik yang kuat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut politikus Partai Golkar ini, peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting. Namun, peran perguruan tinggi tidak boleh direduksi hanya menjadi pemasok tenaga kerja di lapangan.
“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar dia dalam keterangan tertulis pada Senin, 27 April 2026.
Alih-alih penutupan massal, ia menyarankan pendekatan lain, yaitu transformasi jurusan. Dengan cara, prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.
Selain itu, Hetifah juga mengingatkan bahwa penutupan prodi dengan tujuan efisiensi yang berlebihan justru berpotensi menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Karena itu, ia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” kata dia.
Hetifah memastikan Komisi X DPR akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan memperkuat daya saing sumber daya manusia tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan.
Kemendkti berencana menutup berbagai program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026.
Badri mengatakan rencana ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia lantas meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri Munir Sukoco, dipantau dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Badri menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana.
Namun, kata Badri, para lulusan itu kesulitan mencari pekerjaan lantaran kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan editor: Makin Melebar Tugas Militer di Ranah Sipil. Apa Bahayanya?
