TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan Koperasi Desa Merah Putih dapat memutus mata rantai tengkulak dan rentenir. Namun, pengamat koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai klaim tersebut berlebihan. “Koperasi desa itu terlalu muluk-muluk untuk dibebani berbagai macam beban kenegaraan semacam perangi tengkulak, rentenir, hapus kemiskinan dan pengangguran,” kata Suroto kepada Tempo, Sabtu, 3 Mei 2025.
Suroto menyoroti rencana pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia yang belum memiliki skema bisnis jelas. Ia juga menilai pemerintah belum menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, program ini kalah matang dibandingkan Badan Pengelola Investasi Danantara. “Hal yang aneh, kenapa Danantara dan BUMN-nya yang organisasinya sudah matang, sistem sudah jalan, malah tidak pernah disebut untuk dibebani tugas menyelesaikan masalah-masalah tersebut?” ujarnya.
Suroto juga menilai program ini tidak mengacu pada prinsip-prinsip dasar koperasi. Sebelumnya, Suroto bahkan menyebut Koperasi Desa Merah Putih bukan koperasi sejati. Ia menjelaskan koperasi harus menjunjung nilai otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, dan keadilan.
Dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Suroto menyebut pemerintah justru melanggar prinsip otonomi dengan intervensi langsung. Ia juga mengkritik penggunaan dana negara sebagai modal utama karena menghilangkan kemandirian koperasi. Menurutnya, pemerintah menetapkan seluruh keputusan, sehingga meniadakan demokrasi dan solidaritas warga. “Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak menggunakan teori perkoperasian, tidak belajar dari best practice yang ada di dunia. Semua justru dilanggar,” kata Suroto.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan 80 ribu koperasi desa melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan peluncuran koperasi desa tersebut pada 12 Juli 2025. Zulhas mengatakan koperasi ini akan menyerap dua juta tenaga kerja di pedesaan dan memotong rantai distribusi pangan. “Juga akan menghapus rentenir karena nanti koperasi kelurahan akan menjadi agen BRILink,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jumat, 2 Mei 2025.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi desa akan mendapat pinjaman Rp 4 hingga Rp 5 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia meyakini koperasi mampu mengembalikan pinjaman tersebut. “Sudah saya bilang, kopdes pasti untung. Minimal Rp 1 miliar setahun. Sejak dia beroperasi, bukan sejak berdiri,” kata Budi.
Ia menambahkan, koperasi akan meraup keuntungan karena menyalurkan barang bersubsidi. Menurut Budi, koperasi desa merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial. “Koperasi desa itu milik warga desa, milik rakyat desa. Ini lembaga bisnis, lembaga ekonomi yang berwatak sosial,” ujarnya.
