2 hours ago
2
Pengunjuk rasa membentangkan spanduk saat mengikuti aksi menuntut penertiban truk berdimensi dan bermuatan lebih atau overdimension-overload (ODOL) di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten, Kamis (16/10/2025). Aksi unjuk rasa yang diikuti mahasiswa dan masyarakat tersebut menuntut pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan strategis terkait meningkatnya aktivitas truk ODOL yang melintasi Jalan Raya Serang-Cilegon karena dinilai menimbulkan beragam masalah seperti kerusakan jalan, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang selama pelaksanaan uji coba pengawasan berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Temuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju penerapan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan uji coba pengawasan dengan teknologi ETLE telah dilakukan sejak 27 Januari hingga 30 Juni 2026 di tiga Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dilengkapi fasilitas Weigh in Motion (WIM), yakni UPPKB Kertapati dan UPPKB Talang Kelapa di Sumatera Selatan serta UPPKB Balonggandu di Jawa Barat.
“Sejak 27 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, tercatat ada 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang,” ujar Aan dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Aan menjelaskan pelanggaran tersebut terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 82.158 kasus atau 54 persen, pelanggaran dokumen sebanyak 58.057 kasus atau 46 persen, serta pelanggaran tata cara muat sebanyak 94 kasus.
Menurut Aan, seluruh pelanggaran yang terdeteksi ditindaklanjuti dengan pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan melalui jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di daerah.
“Sebanyak 27.789 surat konfirmasi telah dikirimkan kepada para pelanggar melalui perpanjangan tangan Ditjen Hubdat di daerah,” kata Aan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 883 surat telah mendapat konfirmasi dari pemilik kendaraan. Aan berharap para pelanggar segera memberikan konfirmasi sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Ia menambahkan sistem pengawasan berbasis ETLE akan terus dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kendaraan angkutan barang.
“Tentunya sistem ini akan kami evaluasi secara berkala demi mewujudkan pengawasan dan penegakan kendaraan angkutan barang yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Aan.
