MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ada sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama soal kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik. Kendala tersebut paling dirasakan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya saat menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai implementasi program MBG pada tahap awal. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah. Salah satunya dengan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberdayakan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal.
Melalui skema itu, SPPG diharapkan dapat menyerap bahan pangan secara langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi layanan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kelancaran pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan dampak ekonomi program MBG bagi masyarakat di daerah.
Program MBG belakangan menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program di Badan Gizi Nasional. Penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka, antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan wakilnya, Sony Sanjaya Lodewyk Pusung dan Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.
Kejaksaan Agung juga menetapkan Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka. Meskipun begitu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan program makan bergizi gratis tidak akan berhenti hanya karena menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Ia menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu harus tetap berjalan sambil melakukan perbaikan.
Dudung mengakui saat ini Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana MBG, sedang menghadapi masalah setelah sejumlah pimpinannya jadi tersangka kasus dugaan korupsi. “Pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juni 2026.
