ALIANSI Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak bakal menggelar aksi peringatan Hari Buruh di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2026. Mereka yang menolak bergabung dalam perayaan May Day di Monumen Nasional bersama Presiden Prabowo Subianto ini membawakan sepuluh tuntutan.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan mendesak negara memberikan jaminan kepastian kerja kepada para buruh. Aliansi, kata dia, juga meminta sistem outsourcing dihapuskan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tuntutan perihal pengupahan yang layak juga dibawakan oleh Aliansi Gebrak. Sunarno menuturkan negara harus mereformasi sistem pengupahan dan menghilangkan disparitas upah buruh.
"Berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat bagi kaum buruh," ucapnya pada Kamis, 30 April 2026.
Dia mengatakan aliansi meminta negara membuat regulasi ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Sunarno menyatakan proses penyusunan legislasi tersebut juga harus melibatkan serikat buruh.
Dia mengatakan, masalah ratifikasi Konvensi ILO 188 dan ILO 190 turut masuk dalam poin tuntutan di May Day 2026. Termasuk menuntut negara membuat aturan yang dapat menjamin serta melindungi buruh perempuan dan disabilitas.
"Kami juga menuntut agar pemutusan hubungan kerja dihentikan," katanya.
Aliansi Gebrak meminta pemerintah memberikan kesejahteraan tak hanya kepada buruh, melainkan kepada guru, dosen, pekerja medis atau kesehatan, hingga pekerja platform. Isu perihal akses pendidikan dan kesehatan gratis turut dibawa dalam aksi May Day tahun ini.
Sunarno menegaskan, pola kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto yang otoritarian juga mendapat perhatian di aksi Hari Buruh ini. Aliansi Gebrak, ujar dia, mendesak negara agar menegakkan supremasi sipil, menghentikan praktik militerisme, dan tidak mengkriminalisasi gerakan rakyat.
"Tuntutan lainnya, kami meminta agar negara menjalankan reforma agraria sejati. Hentikan penggusuran tanah rakyat. Hentikan perang," ucapnya.
Aksi May Day 2026 juga dilakukan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi. Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan perjuangan kelas pekerja Indonesia belum selesai.
Dia mengatakan negara harus hadir secara nyata untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh buruh. Apalagi di tengah tantangan global, disrupsi teknik, dan ketidakpastian ekonomi.
Atas kondisi tersebut, Sumirat mendesak pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dengan upah yang adil. "Serta mendorong penciptaan kondisi kerja manusiawi dan kepastian status kerja," ujar dia dalam keterangannya pada Jumat, 1 Mei 2026.
Aspirasi juga menyoroti pekerja platform digital yang acap tidak memiliki kepastian pendapat dan jaminan sosial. Menurut dia, kondisi itu telah menciptakan bentuk baru eksploitasi lantaran risiko sepenuhnya dibebankan kepada pekerja platform.
"Kami mendesak negara harus menghapus praktik kemitraan semu yang merugikan pekerja. Juga menuntut agar pekerja platform digital diakui sebagai pekerja dengan status yang jelas dan hak setara," kata Sumirat.
Aspirasi juga mendesak negara supaya segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset. Terlebih, kata dia, korupsi hingga kini menjadi salah satu faktor penghambat utama terwujudnya kesejahteraan rakyat.
"Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tapi juga mengurangi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin perlindungan sosial," ujarnya.
