WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan lembaganya masih memiliki sejumlah tunggakan kepada pihak ketiga atas pembiayaan kegiatan pelaksanaan proyek makan bergizi gratis atau MBG pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adapun beberapa jenis tunggakan BGN paling besar pada kegiatan belanja modal atau aset berupa pembangunan dapur proyek MBG. Pembiayaan kegiatan ini memerlukan anggaran Rp 1,04 triliun.
Dia berujar tunggakan tersebut bakal dibayarkan menggunakan mekanisme tunggakan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2026. "Kami sedang proses untuk melakukan revisi anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran," kata dia dalam rapat di ruang Komisi IX DPR, Jumat, 17 Juli 2026.
Arumsari menuturkan ada sejumlah ketentuan yang disyaratkan bendahara negara supaya jenis tunggakan itu dilakukan reviu terlebih dahulu. Proses ini dilakukan oleh inspektorat lembaga hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Menurut dia, proses reviu ini menjadi penyebab tagihan yang dimiliki BGN pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 belum bisa dibayarkan. "Kami meminta maaf ke seluruh pihak ketiga," ucapnya.
Selain itu, Arumsari mengatakan per 31 Desember 2025 terdapat Rp 870 miliar neraca utang terhadap pihak ketiga yang dilakukan koreksi. Hal ini dilakukan karena ada potensi jumlah tagihannya itu berubah.
"Setelah kami lihat ternyata jumlahnya ada yang bisa naik atau turun, jadi ada penyesuaian," kata dia.
Komponen lainnya mengenai nilai yang belum diyakini. Arumsari menjelaskan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan belum bisa menganggap sejumlah tunggakan itu diakui sebagai utang ke pihak ketiga lantaran belum memenuhi kualifikasi.
Meski demikian, dia mengatakan tunggakan tersebut tetap tercatat dalam laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025. Adapun jumlah tunggakan yang termasuk dalam komponen nilai belum diyakini ini sebesar Rp 743 miliar.
Selain itu, Arumsari mengatakan pengadaan 21 ribu motor listrik dicatat ke dalam komponen belanja uang muka pada tahun anggaran 2025. Besaran uang muka yang dibayarkan untuk membeli puluhan ribu motor listrik ini sebesar Rp 243 miliar.
Dia mengatakan penyelesaian sisa pembayaran pengadaanbmotor listrik itu dilakukan pada tahun ini. "Sudah dilunasi tapi belum dicatat sebagai aset peralatan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan oleh kejaksaan," ucapnya.
