BADAN Gizi Nasional memiliki berbagai tunggakan kepada pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek makan bergizi gratis pada tahun anggaran 2025. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan total tagihan lembaganya sebesar Rp 1,6 triliun.
"Kami akan melunasi dan menyelesaikan (tunggakan) di tahun ini," kata dia dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Arumsari menuturkan saat ini alokasi anggaran BGN masih diblokir bendahara negara. Dia mengatakan sejumlah tunggakan itu bakal dibayarkan lewat mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2026.
Menurut dia, mekanisme tersebut masih dalam proses reviu oleh Direktorat Jenderal Anggaran. "Masih proses riviu. Kami meminta maaf ke seluruh pihak ketiga yang ada, tagihan ke BGN belum bisa kami bayarkan," ucap Arumsari.
Dalam rapat itu, BGN memaparkan data terkait jenis-jenis tunggakan pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang belum dilunasi. Tagihan paling besar untuk pembangunan dapur proyek makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masuk dalam komponen belanja modal atau aset sebesar Rp 1,04 triliun.
Berikut jenis tunggakan BGN yang tercatat di laporan keuangan tahun anggaran 2025:
1. Belanja bahan untuk pengadaan seragam, sendok, call center, dan lain-lain sebesar Rp 16,11 miliar.
2. Belanja sertifikasi SPPG sebesar Rp 111,61 miliar.
3. Jasa konsultan sebesar Rp 200 juta.
4. Sewa kendaraan insidentil sebesar Rp 121,95 juta.
5. Honor narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis penjamah makanan sebesar Rp 812,9 juta.
6. Jasa lainnya berupa publikasi, event organizer sebesar Rp 330,4 miliar.
7. Tagihan pada Universitas Pertahanan untuk pengiriman barang dan uang harian atau uang transportasi sebesar Rp 7,39 miliar.
8. Tunggakan perjalanan dinas sebesar Rp 684,3 juta.
9. Tunggakan bantuan pemerintah untuk pelaksanaan proyek MBG sebesar Rp 100,64 miliar.
10. Pembangunan dapur MBG sebesar Rp 1,04 triliun.
