1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paparan hasil survei terbaru dari Adidaya Institute mengungkap sejumlah temuan penting terkait persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.
Survei ini secara khusus menyoroti pandangan publik mengenai kebebasan berpendapat, komitmen antikorupsi, serta evaluasi terhadap program-program pemerintah yang sedang berjalan. Acara pemaparan tersebut dihadiri oleh dua narasumber utama: Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute Ahmad Fadhli dan analis politik Arif Nurul Imam.
Menariknya, dalam survei tersebut Adidaya Institute mencatat adanya kepercayaan publik yang cukup tinggi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik-praktik koruptif. Menurut hasil survei yang dilaksanakan pada periode akhir Oktober hingga awal November lalu, sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi.
“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” ungkap Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute Ahmad Fadhli dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu (3/12) siang.
Hampir serupa, publik juga menganggap pemerintahan Prabowo-Gibran jauh dari tindakan kolutif. Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi.
“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktek kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.
Sementara itu, Arif Nurul Imam menyoroti pandangan publik mengenai kebebasan berpendapat justru menunjukkan tren positif, meski pemerintahan dipimpin oleh tokoh berlatar belakang militer.
"Stigma militer cenderung anti kebebasan berpendapat. Tapi dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” ucap Arif.
Ia juga menyinggung sikap publik terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan gubernur. “Kalau kita lihat terkait pemilihan Gubernur ingin mengembalikan pemilihan Gubernur dari DPRD, tapi tampaknya keinginan respon publik itu tidak setuju,” katanya.
Soal dinamika kabinet, Arif menilai publik merespons positif langkah perombakan menteri. “Perihal reshuffle kabinet, masyarakat setuju perihal reshuffle kabinet. Kalau reshuffle kemarin itu masih tipis-tipis, masih dalam lobi-lobi politik saja,” ujarnya.
Ia juga menilai tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional masih solid.
“Kepemimpinan Prabowo - Gibran masih cukup tinggi dalam kondisi politik, karena jargonnya Prabowo itu adalah kesatuan. Sehingga stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” katanya.
Dalam aspek penegakan hukum, Arif memberikan catatan positif.
"Terkait penegakan hukum, saya sangat mengapresiasi dalam kasus-kasus penegakan hukum ini. Dari Timah, kebun sawit kemudian tambang illegal. Ini adalah keberanian Prabowo,” ungkapnya.
Ia juga mencatat fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. “Prabowo menitikberatkan pada meningkatkan sumber daya manusia melalui program-programnya,” katanya.
Sebagai informasi, survei Adidaya Institute dilaksanakan melalui metode tatap muka (offline) selama 8 hari pada 27 Oktober-3 November 2025. Survei dilakukan di 19 provinsi dengan melibatkan 1.240 orang responden. Survei ini diketahui juga menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
sumber : Antara
