KEPOLISIAN RI membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan. Satgas ini dibentuk di level Markas Besar Polri hingga kepolisian daerah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak mengatakan Satgas Penyelundupan akan menyasar barang selundupan ilegal, baik impor maupun ekspor.
“Termasuk penyelundupan hasil sumber daya alam di Indonesia,” ujar Ade lewat keterangan tertulis pada Kamis, 16 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Ade, modus operandi penyelundupan khususnya di kawasan kepabeanan sering dilakukan dengan cara under-invoicing dan under-accounting atau penyelundupan dokumen. Selain itu, di luar area kepabeanan kerap dikenal dengan modus operandi penyelundupan fisik.
Dalam dokumen telegram yang diterima Tempo, Satgas Gakkum Penyelundupan Polri dibentuk menindaklanjuti rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenen pada Rabu, 8 April 2026. Ade menuturkan pembentukan Satgas Penyelundupan merupakan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sebagaimana arahan Presiden kepada Kapolri untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara," kata Ade.
Adapun sasaran barang selundupan di antaranya barang elektronik dan gawai, pakaian dan tekstil, barang konsumsi dan minuman, rokok dan produk tembakau, obat-obatan dan kosmetik, hingga sparepart dan kendaraan bermotor. Selain itu, Satgas Gakkum Penyelundupan Polri mengacu pada barang-barang lain yang diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Satgas Gakkum Penyelundupan di level Bareskrim baru menggeledah lima gudang di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada Rabu, 15 April 2026. Polisi menyita ribuan handphone impor ilegal dari lima gudang itu. Handphone impor ilegal itu itu rencananya dijual di Indonesia. Penggeledahan ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilanjutkan pengecekan gudang.
