3 hours ago
2
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia mempercepat realisasi belanja daerah, terutama dari dana Transfer ke Daerah (TKD) yang hingga kini belum terserap optimal. Ia menegaskan tiga hal penting kepada Tim Pengelola Dana (TPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sisa anggaran yang mengendap dalam rekening pemerintah daerah tidak terus menumpuk dan menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
Pertama, Purbaya meminta Pemda mengelola dana yang menumpuk di bank dengan bijak, cukup menyimpan dana secukupnya untuk kebutuhan rutin. Ia mengungkapkan masih ada Rp233,97 triliun dana Pemda yang mengendap di perbankan hingga September 2025, mayoritas berasal dari TKD.
Sementara itu, belanja daerah dari APBD justru terkontraksi 13,1 persen secara tahunan (yoy) pada periode yang sama. Realisasi belanja baru Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.289,3 triliun.
“Tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diikuti secara daring, Senin (20/10/2025).
Lebih lanjut, Purbaya menilai perlu ada sistem transfer anggaran yang lebih cepat dari pusat ke daerah agar Pemda tidak perlu menimbun dana dalam jumlah besar.
“Mungkin ke depan dipikirkan sistem transfer yang lebih cepat, hitungan hari. Jadi daerah enggak usah menumpuk uangnya di sana (di bank). Mereka habiskan saja sesuai anggaran, kalau kurang bisa langsung minta lagi ke pusat,” ujarnya.
Kedua, ia meminta pemerintah daerah segera mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun untuk membelanjakan anggaran. Menurutnya, kebiasaan menumpuk kegiatan di penghujung tahun sering membuat belanja tidak efisien dan menurunkan kualitas hasil pembangunan.
Ketiga, Purbaya menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik dan investor menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya kembali butuh waktu lama,”ujarnya.
