3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyambangi Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan menengok langsung triliunan rupiah hasil pengembalian pidana korupsi. Dalam kunjungan itu, ia memuji kinerja korps Adhyaksa dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi..
Prabowo juga memerintahkan agar Kejagung mengusut kasus-kasus korupsi terkait pertambangan-pertambangan ilegal. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan langsung hasil kerja Kejagung dalam penyerahan uang setotal Rp 13,255 triliun dari hasil korupsi perizinan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) 2021-2022.
Uang belasan triliun tersebut bersumber dari penyitaan pengganti kerugian negara tiga terpidana korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).
“Selamat atas pekerjaan ini, jangan surut, jangan malas, jangan menyerah, berbuatlah yang terbaik kepada bangsa, negara, dan rakyatmu,” kata Prabowo di Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Presiden Prabowo pun gembira dengan capaian Kejagung. Apalagi kata dia, penyerahan uang dari hasil korupsi minyak mentah itu dilakukan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Senin (20/10/2025).
“Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda yang baik. Di satu tahun saya (menjabat) saya meyaksikan kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras yang gigih dan berani. Sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan negara,” kata Prabowo.
Akan tetapi, Prabowo pun mengingatkan agar Kejagung jangan terlalu berpuas diri. Karena kata presiden, masih banyak pekerjaan pemberantasan korupsi di bidang lainnya yang wajib diusut oleh kejaksaan. Terutama kata dia, terkait dengan kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan tambang, dan kegiatan pertambangan ilegal. “Saya ingatkan, masih banyak tugas kita. Masih banyak tambang-tambang ilegal, kerugian negara kita yang juga mungkin puluhan, atau ratusan triliun,” ujar Prabowo.
Untuk bangun sekolah
Rp 13,255 triliun yang diserahkan Kejagung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum seluruhnya. Karena sitaan untuk mengganti kerugian negara dalam korupsi CPO itu totalnya Rp 17,7 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, masih ada sekitar Rp 4,4 triliun yang wajib dibayar oleh Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Sedangkan Wilmar Group sudah menuntaskan pelunasan penggantian kerugian negara senilai Rp 11,88 triliun. “Selisih pembayaran itu yang (Rp) 4,4 triliun itu akan dilakukan pembayaran penundaan. Dan mungkin cicilan. Tetapi kami meminta kepada mereka (Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group) agar tepat waktu pembayarannya,” ujar Burhanuddin.
Namun begitu, Presiden Prabowo menyampaikan Rp 13,255 triliun uang pengganti kerugian negara dari korupsi CPO itu signifikan untuk membantu program pemerintah. Terutama kata dia, dalam pembangunan sarana pendidikan, dan peningkatan kualitas perkampungan nelayan. Kata Prabowo uang sitaan dari hasil korupsi CPO yang diserahkan Kejagung ke Kemenkeu itu setara dengan pembangunan ribuan sekolah. “13 triliun ini, kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan, rencana program pemerintah sampai akhir 2026 yang akan membangun 1.100 perkampungan nelayan. Kata dia setiap desa nelayan itu membutuhkan anggaran senilai Rp 22 miliar. “Jadi 13 triliun ini nanti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo. Dia mengatakan, satu kampung nelayan itu kira-kira dihuni 2.00an kepala keluarga dengan estimasi tiga anak. Artinya kata dia, bakal ada kurang lebih lima juta anak yang dapat meningkat kualitas hidupnya dengan pembangunan perkampungan nelayan melalui anggaran Rp 13,255 triliun tersebut.
