1 hour ago
3
Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan, Indonesia perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional. Caranya dengan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai orientasi utama.
Menurut dia, pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun besarnya proyek, tetapi harus dilihat sejauh mana hasil pembangunan memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hardjuno mengatakan, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari perjalanan panjang pembangunan China.
Berdekatannya tiga momentum besar dalam politik China tahun ini, yaitu peringatan 100 tahun kelahiran Jiang Zemin, wafatnya mantan Perdana Menteri (PM) Zhu Rongji, serta Sidang Pleno Kelima Komite Sentral Partai Komunis China. Hal itu menunjukkan pentingnya membaca kembali perjalanan dan arah pembangunan sebuah negara.
"Yang perlu kita pelajari bukan sistem politik Tiongkok, tetapi keberanian sebuah bangsa untuk terus mengevaluasi arah pembangunannya. Indonesia juga harus berani bertanya: pembangunan yang kita jalankan selama ini sebenarnya hendak membawa rakyat ke mana?" kata Hardjuno dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Hardjuno menyebut, salah satu persoalan Indonesia saat ini adalah pembangunan yang terlalu mudah diterjemahkan menjadi pertumbuhan angka-angka ekonomi. Padahal, sambung dia, konstitusi telah memberikan arah yang jelas bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, memiliki aset, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada yang harus diperbaiki dari arah pembangunan kita," ujar Herjuno.
