2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 96 persen dari sekitar 511 tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini bukan hanya menyisakan persoalan sampah, tetapi juga membuka potensi pelepasan emisi metana dalam jumlah besar ketika sampah organik membusuk tanpa oksigen.
Temuan tersebut menjadi perhatian World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam kajian emisi metana sektor persampahan melalui inisiatif SMART Waste Indonesia. WRI Indonesia menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Rabu (19/8/2026).
Kajian yang dilakukan sejak 2024 dengan dukungan Global Methane Hub itu menyoroti perlunya peningkatan kualitas data persampahan, metode inventarisasi emisi, serta sistem pemantauan dan pengukuran emisi metana untuk memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH mencatat Indonesia menghasilkan sekitar 144 ribu ton sampah per hari pada 2025. Namun, hanya sekitar 25 persen yang tercatat terkelola.
Kondisi tersebut menyisakan potensi pembentukan emisi metana yang signifikan, terutama karena sampah organik masih mendominasi timbunan di TPA. Survei WRI Indonesia di lima TPA di Solok, Surabaya, Balikpapan, Mataram, dan Gorontalo pada 2025 menemukan 52,02 persen timbunan sampah di lokasi tersebut merupakan sampah organik. Sebanyak 12,83 persen lainnya berupa kertas.
Sampah organik dan kertas yang terurai dalam kondisi minim oksigen akan menghasilkan metana. Gas rumah kaca tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global dan, pada konsentrasi tertentu, juga dapat meningkatkan risiko kebakaran di TPA.
WRI Indonesia menilai persoalan tersebut perlu diikuti dengan perbaikan sistem pengukuran emisi. Selama ini, inventarisasi emisi sektor persampahan masih menghadapi keterbatasan, antara lain karena bergantung pada metodologi estimasi dan belum optimalnya pemantauan langsung di lapangan.
Melalui SMART Waste Indonesia, WRI mengusulkan penggunaan metode Tier 2 dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk menghitung emisi metana sektor persampahan. Pendekatan tersebut menggabungkan data aktivitas lokal, seperti karakteristik dan komposisi sampah, dengan faktor emisi yang lebih spesifik untuk Indonesia atau country-specific emission factor.
Dengan demikian, perhitungan emisi diharapkan lebih mencerminkan kondisi persampahan di Indonesia. Untuk memperkuat basis data tersebut, kajian WRI mencakup survei komposisi sampah dan pemantauan langsung emisi metana. Pemantauan dilakukan menggunakan drone dan sensor metana di TPA Benowo, Surabaya, serta TPA Galuga, Bogor.
WRI juga mengembangkan Methane Emission Toolbox (MET), platform yang ditujukan untuk mendukung penguatan kualitas data persampahan nasional dalam SIPSN. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH/BPLH Haruki Agustina mengatakan pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam agenda pembangunan rendah emisi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia.
“Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam agenda pembangunan rendah emisi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia,” kata Haruki seperti dikutip dari pernyataan WRI Indonesia, Rabu (19/8/2026).
Menurut dia, pemerintah terus mendorong sektor limbah berkontribusi terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional, salah satunya melalui penyusunan peta jalan sektor limbah. Dalam konteks tersebut, Haruki mengatakan penguatan metode pengukuran serta sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi metana diperlukan untuk menyediakan data yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan dan aksi mitigasi.
