2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Muhaimin menyampaikan hal tersebut saat pidato dalam acara Apresiasi Faskes Berkomitmen Tahun 2026 Seva Paramahita Award di Novotel Pulomas Jakarta Timur, Selasa (15/9/2026). Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, aman, bermutu, dan bermartabat.
"Yang paling penting bagi masyarakat adalah layanan yang mudah, cepat, aman, bermutu, serta diberikan dengan baik dan bermartabat," kata Cak Imin.
Ia menegaskan peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan yang setara tanpa perbedaan. Oleh sebab itu, fasilitas kesehatan menjadi wajah JKN yang berhadapan langsung dengan masyarakat sekaligus menentukan penilaian publik terhadap kualitas layanan dan kehadiran negara.
"Peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan yang setara, bermutu, dan bermartabat. Karena itu, fasilitas kesehatan merupakan wajah JKN berhadapan dan dihadapan masyarakat," katanya.
Muhaimin menyebut kepesertaan JKN telah mencapai 284 juta jiwa atau setara dengan 98,02 persen penduduk Indonesia. Ia menilai capaian tersebut merupakan bentuk gotong royong besar bangsa yang harus terus dijaga dan diperkuat.
Acara Apresiasi Faskes Berkomitmen Tahun 2026 Seva Paramahita Award di Novotel Pulomas Jakarta Timur, Selasa (15/9/2026).
"Jaminan kesehatan nasional adalah gotong royong raksasa bangsa ini. Kepesertaannya menjadi bagian penting bagi upaya kita mencapai 284 juta jiwa," katanya.
Namun, Cak Imin mengingatkan bahwa tantangan JKN tidak berhenti pada perluasan kepesertaan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan juga perlu memastikan peningkatan akses diikuti pemerataan mutu pelayanan.
Ia mencatat kunjungan rawat jalan tingkat pertama mencapai 295,06 juta pada Januari hingga Juni 2026. Pada saat yang sama, rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mencapai 22,05 juta pada Januari hingga Juli 2026.
Menurut Cak Imin peningkatan kebutuhan layanan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan layanan primer, terutama dalam aspek promotif dan preventif. Langkah itu dinilai penting untuk menekan beban pembiayaan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
"Karena itu penguatan layanan primer perlu menjadi prioritas kita bersama untuk memperkuat promotif preventif dalam menekan beban pembiayaan penyakit yang dapat dicegah," katanya.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana, obat, bahan medis, serta pemeriksaan penunjang, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan.
Selain mutu pelayanan, Cak Imin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan JKN. Menurutnya, akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan.
Dari sisi fasilitas kesehatan, akuntabilitas diwujudkan melalui pelayanan sesuai standar, dokumentasi yang tepat, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Sementara itu, BPJS Kesehatan perlu memperkuat transparansi klaim, konsistensi proses verifikasi, dan ketepatan waktu pembayaran.
"Kita juga perlu membangun budaya integritas di seluruh ekosistem JKN," tegasnya.
Pihaknya mengatakan penghargaan Seva Paramahita Award menjadi bentuk apresiasi terhadap fasilitas kesehatan yang menghadirkan pelayanan terbaik bagi peserta JKN. Ia berharap praktik baik yang telah dilakukan para penerima penghargaan dapat dibagikan, dipelajari, dan direplikasi oleh fasilitas kesehatan lainnya.
Ia menambahkan penguatan JKN membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pelayanan kesehatan nasional.
"Mari kita semua jadikan setiap fasilitas kesehatan sebagai wajah JKN kita yang terus memberikan pelayanan mudah, cepat, aman, bermutu, dan berintegritas," katanya mengakhiri.
