3 hours ago
4
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak sedikit penguasa yang kehilangan jabatan karena gagal mencapai target. Banyak juga lainnya yang tersingkir karena terlibat masalah.
Purbaya Yudhi Sadewa tersingkir dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026, entah kenapa. Siang itu, ironinya, ia sendiri sedang menjelaskan surat utang pemerintah di Gedung DPR/MPR Senayan.
Di tengah rapat bersama DPD RI itu, tiba-tiba seorang pimpinan menyelanya: ada telepon untuk sang menteri. Rapat pun diskors beberapa menit. Tak lama kemudian, di Istana, Presiden melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Tampak ada ironi kecil dalam adegan itu. Seorang bendahara negara sedang berbicara tentang utang, tapi yang datang justru kabar yang mungkin mengubah “modal politik”-nya menjadi utang pertanggungjawaban.
Kita belum tahu persis apa isi telepon ke Purbaya tersebut. Namun, suasana itu terasa seperti metafora yang terlalu rapi untuk diabaikan. Di pemerintahan, seseorang bisa masih memegang mikrofon ketika kekuasaan sudah mulai memindahkan kursinya.
Jangankan kita, Purbaya pun mungkin belum tahu apakah ia dilepas karena kinerja, perbedaan arah kebijakan, persoalan koordinasi, atau sebab lain.
Namun, ada satu hal yang menarik untuk diperiksa. Antara lain, cara Purbaya berbicara tentang masalah pemerintah, terutama program unggulan Presiden.
Purbaya bukan pejabat yang selalu membungkus persoalan dengan plastik bahasa birokrasi. Ia kadang berbicara seperti teknokrat yang lupa bahwa mikrofon menteri memiliki daya ledak politik.
Pada 22 Juni 2026, ketika membahas pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia mengaku kecolongan. Ia bahkan menggunakan kata kecele.
Menurutnya, ia telah menolak pengadaan tersebut, tapi barang itu tetap dibeli. Ia juga menyatakan telah menindak pihak Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu.
Kata kecele mungkin biasa dalam percakapan warung kopi. Tetapi ketika keluar dari mulut Menteri Keuangan, ia berubah menjadi pengakuan resmi bahwa sistem yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak sepenuhnya bekerja.
Dalam birokrasi, kalimat seperti “terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan” terdengar aman. Kata “Saya kecele” memang terdengar lebih manusiawi, tetapi juga lebih telanjang.
Kata tersebut membuka celah bagi publik untuk bertanya: siapa yang lalai, bagaimana prosesnya, dan mengapa pejabat yang bertanggung jawab tidak mengetahuinya sejak awal?
Purbaya tidak berhenti di sana. Pada 26 Juni, ketika membicarakan efisiensi anggaran MBG, ia mengatakan, “Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar.” Ia segera menambahkan bahwa program itu bagus dan pelaksanaannya perlu diperbaiki.
Secara fiskal, pernyataan itu masuk akal. Menteri Keuangan memang wajib mencari efisiensi. Program yang baik tidak memperoleh kekebalan dari pemeriksaan anggaran hanya karena menyandang nama program unggulan Presiden.
Tetapi politik memiliki telinga yang berbeda dari akuntansi. Bagi teknokrat, “anggaran masih bisa diefisienkan” berarti pengelolaan harus lebih cermat. Sementara bagi pengusung program, kalimat itu bisa terdengar seperti pertanyaan terhadap skala, desain, atau pelaksanaan program.
Lalu, pada 12 Agustus, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan menemukan “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah. Ia mengatakan temuan itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk perbaikan.
Sekali lagi, substansinya bukan sesuatu yang semestinya memalukan. Justru program besar dengan uang publik yang besar membutuhkan pengawasan besar.
Masalahnya, Purbaya mengucapkannya secara terbuka. Ia tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi juga memperlihatkan bahwa program prioritas pemerintah masih menghadapi persoalan tata kelola.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
