2 hours ago
1
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan krisis energi global yang dipicu ketegangan di Selat Hormuz harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi. (ilusrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan krisis energi global yang dipicu ketegangan di Selat Hormuz harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Fabby memperingatkan, ketergantungan pada energi fosil bukan hanya membebani fiskal, tetapi juga menempatkan ekonomi nasional dalam risiko sistemik akibat kerentanan geopolitik.
Fabby menyebut sistem energi lama yang bergantung pada minyak impor sudah tidak relevan. Jika Indonesia gagal berakselerasi menuju energi bersih, negara ini akan terus terjebak dalam volatilitas harga fosil dan kehilangan peluang menjadi pemimpin regional dalam rantai pasok baterai serta kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
“Krisis ini adalah pengingat keras. Kedaulatan energi Indonesia saat ini tidak lagi terletak pada eksplorasi sumur minyak baru, melainkan pada keberhasilan elektrifikasi transportasi dengan sumber daya listrik terbarukan domestik yang melimpah,” kata Fabby Tumiwa, Rabu (15/4/2026).
Menurut Fabby, langkah konkret seperti penggantian kendaraan BBM ke kendaraan listrik merupakan cara paling efektif untuk mengurangi ketergantungan impor secara permanen. Ia memaparkan, jika target pemerintah untuk menghadirkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 tercapai, Indonesia berpotensi memangkas konsumsi BBM hingga 26,5 juta barel per tahun dan mengurangi impor sekitar 16 juta barel per tahun.
Guna mencapai target tersebut, IESR merekomendasikan pemerintah untuk segera mereformasi regulasi, menyederhanakan perizinan investasi energi terbarukan, serta melakukan modernisasi jaringan listrik (grid). Fabby juga menekankan pentingnya reformasi subsidi energi fosil dan peninjauan ulang kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara agar sejalan dengan pengurangan bertahap energi kotor.
“Kita harus menyelaraskan peningkatan teknologi bersih dengan pengurangan energi fosil secara terukur dan adil. Sederhanakan perizinan dan lakukan investasi masif pada modernisasi jaringan sebagai penggerak utama transisi. Krisis ini harus kita jadikan titik balik percepatan, bukan sekadar hambatan,” katanya mengakhiri.
