1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BIREUN -- Bencana banjir yang melanda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk berkreasi.
“Kami sedang berupaya mengganti menu dengan menu lokal karena bahan pangan untuk SPPG-SPPG ini mengalami kelangkaan,” kata Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, Rabu (3/12/2025) pagi.
Menurut Mustafa, pihaknya sudah berkoordinasi untuk mengusulkan penggantian menu yang selama ini mereka olah, dengan umbi-umbian, kacang-kacangan, tahu tempe dan juga ikan yang dibudidayakan di kolam-kolam warga. Sebab, bahan baku makanan lokal ini masih banyak di wilayah-wilayah Aceh. “Bahan makanan lokal ini tersedia di wilayah Aceh Barat, Bireun, dan Pidie,” ujarnya.
Kepala Regional SPPG BGN Aceh ini juga telah bertemu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk membahas pasokan gas. Sebab, untuk kelancaran pasokan gas, diperlukan waktu 1 sampai 2 bulan lagi. Mereka kemudian berencana mengganti bahan bakar gas dengan briket batu bara.
“Kemarin kami sudah bertemu ESDM Aceh yang menawarkan briket batu bara,” kata Kamal.
Persoalan lain adalah kelangkaan air bersih dan pasokan listrik. Mereka sudah menghubungi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), namun pihak PDAM masih belum bisa memastikan kapan bisa memperbaiki instalasi air minum yang berantakan pasca banjir.
Sampai saat ini, aliran listrik pun masih belum stabil. Sebab banyak instalasi dan jaringan listrik yang terendam banjir. Akibat bencana banjir, 19 SPPG di Kabupaten Bireun, terpaksa berhenti beroperasi.
“Penyebab utama karena di wilayah Kabupaten Bireun terjadi kelangkaan bahan baku, gas, air bersih, dan listrik,” demikian hasil temuan lapangan Tim Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Badan Gizi Nasional, yang turun langsung ke Lokasi di bawah pimpinan Deputi Tauwas Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, pada Selasa, 2 Desember 2025.
Secara umum saat ini di Kabupaten Bireun, Nangroe Aceh Darussalam, terdapat 26 SPPG yang sudah beroperasi. Namun akibat bencana banjir, 2 SPPG terdampak langsung dan tidak bisa beroperasi sejak awal. Adapun Kecamatan di Bireun yang terdampak langsung oleh bencana banjir adalah Kecamatan Jangka dan Kecamatan Peusangan.
Selama masa pemulihan pascabencana, terdapat 21 SPPG yang kemudian mengalihkan penerima manfaat program MBG. Jika semula MBG diberikan kepada siswa-siswa sekolah, karena sekolah diliburkan, maka MBG kemudian diserahkan kepada masyarakat, terutama untuk membantu korban bencana di Kabupaten Bireun.
Pada 26 November 2025, 21 SPPG memberikan 62.826 paket bantuan. Kemudian pada 27 November 2025 disalurkan 30.261 paket bantuan. Pada 28 November 2025 didistribusikan 37.180 paket bantuan.
“Sementara pada 29 November 2025 dikirimkan 38.668 paket bantuan,” kata Mustafa dalam laporannya.
Selama bencana terjadi, pada 26 sampai 30 November 2025, SPPG-SPPG juga berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Bireun dengan meminjamkan 5 kendaraan operasional. Tiga mobil distribusi juga dikerahkan pada tanggal 2 Desember 2025 untuk mendistribusikan bantuan kepada korban terdampak.
Namun, kelangkaan bahan baku, listrik yang tidak stabil, kelangkaan air bersih untuk produksi, serta kekurangan pasokan gas, menyebabkan SPPG-SPPG yang semula terus beroperasi membantu korban bencana terpaksa menghentikan kegiatan. “Untuk sementara kami baru dapat melanjutkan operasional hingga hari ini, 3 Desember 2025,” kata Mustafa.
