6 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Jabar, Farabi El Fouz mendorong Dinas Pendidikan Jabar agar penyaluran bantuan pendidikan dilakukan secara tepat sasaran dan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan, ketepatan sasaran hanya dapat dicapai jika didukung oleh data penerima yang terkini, akurat dan valid.
Menurut Farabi, bantuan pendidikan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, pendataan penerima bantuan tidak boleh dilakukan secara asal atau mengandalkan data lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Data harus terus diperbarui dan diverifikasi agar bantuan tidak salah sasaran,” ujar Farabi, Sabtu (31/1/2025).
Ia menilai, pembaruan data penerima bantuan menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Perubahan status ekonomi keluarga, kata dia, harus segera direspons melalui pemutakhiran data agar siswa yang paling membutuhkan benar-benar menjadi prioritas penerima bantuan.
Farabi juga mendorong penguatan koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam proses pendataan. Sinkronisasi data antarinstansi dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kekeliruan data, maupun potensi penerima fiktif. Selain itu, transparansi dan pengawasan publik perlu diperkuat untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pendidikan.
Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi riil peserta didik. Oleh sebab itu, pihak sekolah diminta aktif melakukan verifikasi lapangan dan berani menyampaikan data yang objektif sesuai kondisi sebenarnya.
“Sekolah jangan hanya administratif, tetapi memastikan data siswa benar-benar valid,” kata dia.
Farabi berharap, dengan dukungan data yang mutakhir dan valid, kebijakan bantuan pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan lebih adil dan efektif. Penyaluran yang tepat sasaran diyakini mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melalui akun Instagram pribadinya menegaskan bantuan pendidikan bagi sekolah swasta tidak dihapus. Namun, skema penyalurannya dialihkan agar lebih tepat guna, yakni dengan membayarkan biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu secara langsung.
Selain pembiayaan sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membantu pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan, seperti baju, sepatu, buku, hingga seragam sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang terhambat pendidikannya hanya karena faktor ekonomi.
“Bantuan pendidikan swasta tidak dihapus, tetapi dialihkan untuk membayar siswa yang kurang mampu. Pemerintah juga memberikan baju, sepatu, buku, dan seragam. Ini bagian dari komitmen rasa keadilan, sehingga masyarakat kurang mampu bisa ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar KDM.
