4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengeklaim tidak ada pemangkasan Dana Desa. Dia mengatakan, saat ini sebagian anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi Dana Desa dialihkan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
"Enggak ada yang dipotong. Pindah jadinya kayak gini," ujar Zulhas seusai meresmikan KKMP Sampangan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (30/1/2026).
"Mau Dana Desa-nya hilang atau jadi ini? Ada barangnya tuh, bagus banget tuh," tambah Zulhas.
Pernyataan tersebut merupakan respons Zulhas saat ditanya tanggapannya soal adanya keluhan sejumlah kepala desa (kades), termasuk dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Jateng, soal berkurangnya Dana Desa akibat program KKMP/KDMP. Mereka menilai, berkurangya Dana Desa mengakibatkan program-program pemberdayaan dan pengembangan desa terganggu.
Ketua Papdesi DPC Kendal, Abdul Malik, mengungkapkan, informasi mengenai pemangkasan alokasi Dana Desa baru disampaikan Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng pada akhir Desember 2025. Dia mengatakan, pengurangan Dana Desa terjadi karena adanya program KDMP.
"(Pengurangan Dana Desa) karena ada target pembangunan gerai KDMP. Jadi pemerintah pusat memberikan gantinya, pengurangan Dana Desa itu untuk pembangunan gerai KDMP," ungkap Abdul ketika diwawancara 10 Januari 2026 lalu.
Saat ini Abdul juga menjabat sebagai Kepala Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Pada 2025, Dana Desa yang diperoleh Desa Ngampel Wetan mencapai Rp676 juta. "Tahun ini menjadi Rp252 juta. Jadi berkurang sekitar 60 persenan," ujar Abdul.
Dia mengatakan, pemangkasan Dana Desa dialami seluruh desa di Kabupaten Kendal. Menurut Abdul, pengurangan Dana Desa sangat berimbas pada program-program pengembangan dan pemberdayaan yang sudah disaring melalui musyawarah dusun.
Abdul mencontohkan, program pembangunan fisik di desanya, yakni Desa Ngampel Wetan, tak bisa direalisasikan karena ketiadaan anggaran. "Berkaitan dengan program-program lain, ada stunting, ketahanan pangan, BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), posyandu, PKK, dan lain-lain, juga sama terdampak. Posyandu yang anggaran awalnya Rp36 juta, menjadi sekitar Rp10 jutaan," ucapnya.
Dia menambahkan, sejumlah kegiatan yang bersinggungan dengan dinas, seperti Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), juga ditiadakan. Abdul mengaku harus turut menghadapi pertanyaan dari warganya terkait pengurangan anggaran bagi berbagai kegiatan dan program desa.
Ada pula yang mencurigai bahwa anggaran yang seharusnya dinikmati warga justru diselewengkan oleh kepala desa. "Suara di masyarakat banyak yang memunculkan sensitif miring bahwa pengurangan-pengurangan anggaran itu diambil oleh Pak Kades," ujar Abdul.
Menurut Abdul, semua kegiatan dan program yang terdampak akibat pemangkasan Dana Desa sebenarnya dibutuhkan masyarakat desa. "Membangun Indonesia itu harusnya dimulai dari desa, dari lilin-lilin kecil kata Bung Hatta, bukan dari obor yang ada di Jakarta," ujar Abdul.
Namun karena hal itu telah menjadi keputusan pemerintah pusat, para kepala desa harus menerima dan melaksanakan. Abdul berharap, KDMP nantinya dapat benar-benar memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
Ketua Papdesi Klaten, Joko Lasono, menyampaikan hal serupa seperti Abdul Malik. Joko, yang merupakan Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, mengaku baru mengetahui adanya pemangkasan Dana Desa pada akhir Desember 2025. Hal itu karena anggaran hasil pemangkasan akan digunakan untuk program KDMP.
Setelah itu, Joko langsung menyampaikan kepada warganya bahwa Dana Desa akan dikurangi. Hal tersebut mengingat berbagai program dan kegaiatan untuk 2026 telah ditetapkan melalui musyawarah desa.
"Kami memberikan pemahaman melalui musdes (musyawarah desa), juga sudah kami sampaikan kepada warga, bahwa akan adanya pembangunan gerai KDMP yang mengeluarkan anggaran cukup besar, dan itu nantinya akan mengambil dari Dana Desa. Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai musdes," ujar Joko.
Dia mengungkapkan, pada 2025 Desa Tijayan memperoleh Dana Desa sebesar Rp950 juta. Sementara tahun ini desa tersebut memperoleh sekitar Rp330 juta. Joko mengakui, penurunan drastis tersebut berdampak pada berbagai program dan kegiatan di desanya.
"Untuk PKK, misalnya, yang biasanya pertemuan setiap bulan, sekarang kita ubah tiga bulan sekali. Terus (program) kesehatan, PMT (pemberian makanan tambahan), pendidikan, itu juga kami kurangi (anggarannya)," kata Joko.
Dia menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik desa juga harus dikurangi. "Yang mungkin biasanya di angka Rp300 jutaan, sekarang menjadi Rp50-Rp60 jutaan saja," ujarnya.
Joko mengatakan, hal yang dialami desanya turut terjadi di seluruh desa di Kabupaten Klaten. "Tapi mau tidak mau kita tetap harus menjalankan seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah," ucapnya.
Dia mengungkapkan, saat ini KDMP di desanya, yakni Desa Tijayan, masih dalam proses pembangunan. Joko memperkirakan, KDMP di tempatnya baru akan mulai beroperasi antara Maret-April 2026 mendatang.
"Semoga saja KDMP nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakat," kata Joko.
