4 hours ago
3
Seorang mahasiswa dari aliansi BEM Nusantara Jawa Timur menunjukkan poster saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Polrestabes Surabaya mengerahkan 412 personel Polri untuk memgamankan jalannya unjuk rasa yang menyerukan sejumlah aspirasi, salah satunya menolak pilkada tidak langsung.
REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Rekho Adriadi menilai desain pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan publik di daerah. Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rekho, mengatakan perubahan mekanisme Pilkada, baik langsung maupun melalui DPRD, selalu membawa konsekuensi terhadap pola kerja birokrasi daerah.
“Setiap desain politik melahirkan perilaku birokrasi yang berbeda. Jika sistemnya tidak sehat, birokrasi akan ikut terseret menjadi alat kepentingan politik,” kata Rekho, Sabtu (31/1/2026).
Menurut dia, pengalaman Bengkulu menunjukkan bahwa birokrasi berpotensi kehilangan netralitas ketika kepala daerah dibebani kepentingan politik yang kuat, baik akibat tekanan elite maupun beban pembiayaan politik. Ia menilai birokrasi seharusnya berfungsi sebagai pelayan publik yang profesional, namun dalam praktiknya kerap terdorong menjadi instrumen politik untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.
Rekho menegaskan perdebatan soal mekanisme Pilkada tidak boleh dilepaskan dari dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik.
Ia mendorong agar evaluasi sistem Pilkada diarahkan pada upaya memperkuat netralitas aparatur sipil negara, memperjelas sistem akuntabilitas kepala daerah, serta meminimalkan intervensi politik dalam birokrasi. “Tujuan utama Pilkada seharusnya menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif dan berpihak pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
sumber : Antara
