6 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama kementerian/ lembaga terkait menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Bandar Antariksa, yang akan dibangun di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Rakornas ini digelar dalam untuk percepatan arahan Presiden RI terkait kemandirian bangsa, khususnya kemandirian teknologi.
Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, rakornas terkait Bandar Antariksa sebelumnya telah digelar pada 2019. Sebagai tindak lanjut dan sejalan dengan arahan Presiden RI, rakornas ini juga dilaksanakan untuk mewujudkan peluncuran bandar antariksa pada tahun periode 2026-2030.
Rakornas yang digelar di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, ini diikuti oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat terkait pembangunan keantariksaan nasional, termasuk pemerintah daerah terkait.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang membahas soal kemandirian bangsa, salah satunya kemandirian di bidang teknologi. Dan BRIN memiliki sejumlah teknologi yang dipersiapkan untuk mensupport komitmen bapak presiden,” ujar Arif dalam rapat tersebut, Jumat (19/12/2025).
Arif menjelaskan, sektor antariksa memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi antariksa, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Karena itu, penyelenggaraan keantariksaan nasional memerlukan dukungan pendanaan riset serta kebijakan yang berkelanjutan.
Ia menyebut, terdapat sejumlah isu utama yang perlu disiapkan bersama, mulai dari kesiapan teknologi dan teknis yang menjadi kewenangan BRIN, kesiapan investasi lintas kementerian dan lembaga, hingga aspek sosial di masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
“Harapan kami, Program Bandar Antariksa dapat ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan pendapatan nasional dan daerah,” ujarnya.
Arif menilai, pembangunan Bandar Antariksa juga penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fasilitas peluncuran luar negeri yang telah berlangsung sejak 1970-an. Menurutnya, pengamanan wilayah orbit di atas kedaulatan NKRI membutuhkan dukungan perencanaan dan kebijakan nasional yang kuat.
“Biak diharapkan dapat menjadi ikon kota peluncuran atau Space City yang mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia Timur,” kata Arif.
