BANK Indonesia (BI) mengklaim ketahanan likuiditas perbankan tetap terjaga. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebutkan hal itu tercerminkan dari suku bunga INDONIA yang menggambarkan suku bunga antarbank.
Destry menjelaskan, suku bunga INDONIA sempat mencapai 6,62 persen pada 18 Juni 2026 dan turun menjadi 6,17 persen pada 16 Juli 2026. “Penurunan INDONIA mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank sehingga kebutuhan pendanaan jangka pendek dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 17 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kondisi tersebut, menurut Destry, dipengaruhi oleh strategi ekspansi likuiditas BI melalui berbagai instrumen moneter seperti repo, swap, dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Per 16 Juli, ekspansi likuiditas BI melalui operasi moneter tercatat sebesar Rp 837,11 triliun. Destry menyatakan strategi ekspansi itu mendukung pertumbuhan uang primer (M0) yang terjaga di dua digit, yaitu 12,8 persen secara tahunan pada akhir Juni 2026.
“Bank Indonesia juga terus melakukan komunikasi intensif dengan perbankan agar hambatan distribusi likuiditas antar bank dapat teratasi dengan risiko yang terkelola dengan baik,” ucap Destry. Selain itu, ia mengatakan upaya pengembangan pasar uang juga terus dilakukan dengan berkolaborasi dengan asosiasi pasar, perbankan, dan otoritas lainnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa indikator yang digunakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengukur likuiditas perbankan tidak tepat. Ia mengklaim perbankan mengalami masalah likuiditas, sehingga kementerian memutuskan untuk menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank pelat merah pada 2025.
“Walaupun banyak bank yang bilang likuiditas ample, kalau Bapak tanya LPS, OJK, BI, Keuangan, semua bilang ample, tapi itu data mereka salah semua,” tutur Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR, Rabu, 15 Juli 2026. Ia mengaku telah meminta tim KSSK untuk memperbaiki indikator. Namun karena belum berhasil, pemerintah menggunakan pertumbuhan uang primer atau M0 sebagai indikator.
