5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mempertegas hal itu saat bertemu awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dengan mempertimbangkan kondisi pasokan energi nasional saat ini. Menurutnya, pasokan energi masih aman, kemudian pergerakan harga minyak dunia relatif terkendali. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui pengamanan pasokan dari berbagai negara, termasuk Rusia.
“Amanlah, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG insyaallah aman. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” kata Menteri ESDM.
Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan Rusia, termasuk pengadaan minyak mentah serta pembangunan infrastruktur energi.
“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, kebutuhan crude nasional mencapai sekitar 300 juta barel per tahun sehingga pemerintah harus fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasokan LPG. Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun sehingga diperlukan tambahan sumber pasokan alternatif.
Menurut Bahlil, pembahasan pasokan crude dengan Rusia telah mendekati tahap final, sementara kerja sama terkait LPG dan investasi infrastruktur masih dalam proses lanjutan. Pemerintah, lanjut dia, tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi dengan membuka peluang kemitraan bersama berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.
Menteri ESDM juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.
sumber : Antara
