WAKIL Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Menurut dia, negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis selama 12 tahun sehingga pembiayaan sekolah tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
"Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ono mengatakan Undang-undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, serta kebutuhan operasional sekolah negeri melalui anggaran daerah, bukan dengan menghidupkan kembali SPP.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, keterbatasan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan biaya pendidikan kepada orang tua siswa. Persoalan tersebut, kata dia, merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan melalui penguatan anggaran pendidikan.
Ono juga mengkritik usulan yang menyebut SPP hanya akan dikenakan kepada masyarakat pada kelompok desil 6 hingga desil 10. Menurut dia, pendekatan tersebut belum tepat karena data kesejahteraan masyarakat masih menyisakan banyak persoalan.
"Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data," kata Ono.
Selain menolak pemberlakuan SPP di sekolah negeri, Ono meminta pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta. Menurut dia, bantuan tersebut diperlukan agar sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran tanpa sepenuhnya membebankan biaya kepada peserta didik.
Ia berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak berlanjut menjadi kebijakan. "Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat," kata Ono.
