TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Soebagyo menyoroti utang luar negeri sebesar Rp 6,49 triliun dari pemerintah Spanyol. Adapun pinjaman itu ditujukan untuk membiayai proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Firman, pinjaman luar negeri itu hanya akan menambah beban utang negara saat ini. Terlebih, kata dia, belum ada urgensi untuk pemerintah Indonesia meminjam dana kepada pemerintah Spanyol demi proyek MFISS tersebut. Firman menilai, sebaiknya program KKP diambil saja dari anggaran yang ada saat ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Walau anggaran belum optimal, paling tidak kita tidak menambah utang negara yang nantinya membuat ketergantungan terhadap negara lain semakin tinggi," kata Firman dari Fraksi Partai Golkar DPR RI melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 April 2025.
Firman menjelaskan bahwa kondisi kapasitas anggaran saat ini terbatas karena penerapan sistem unified budget. Akibatnya pinjam baru yang dilakukan untuk membiayai proyek MFISS bakal mengganggu porsi anggaran yang sudah diperuntukan untuk membiayai kegiatan prioritas dan bersifat baseline.
Tempo memperoleh salinan surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya KKP ihwal perjanjian pinjaman tersebut.
Dalam surat yang dikeluarkan pada 24 Maret 2025 itu, tertulis bahwa pemerintah menandatangani dua perjanjian pinjaman atau credit agreement (CA), yaitu dengan Instituto de Credito Official (ICO) Spanyol dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Spanyol—sebuah bank yang berpusat di Spanyol.
Adapun pinjaman dari ICO Spanyol sebesar EUR 150.800.000 atau setara Rp 2,9 triliun dan merupakan 44 persen dari total pinjaman. Sedangkan pinjaman dari BBVA Spanyol sebesar EUR 189.082.010 atau setara Rp 3,6 triliun dan merupakan 56 persen dari total pinjaman.
Deni membenarkan nominal kedua pinjaman tersebut. Bila ditotal, pinjaman dari pemerintah Spanyol mencapai Rp 6,5 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro membenarkan perjanjian pinjaman tersebut. "Benar (meminjam dari pemerintah Spanyol),” kata Deni ketika dihubungi pada Rabu, 16 April 2025.
Pada surat itu juga tertulis permintaan kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP untuk memastikan implementasi proyek MFISS berjalan sesuai timeline dan agar pelaksanaan kegiatan menerapkan prinsip efisiensi pembiayaan.
Indonesia dan Spanyol sendiri sebelumnya sudah bersepakat untuk menguatkan kerja sama finansial dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 11 maret 2025. Menurut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, kerja sama tersebut tak hanya meningkatkan efisiensi pendanaan, namun juga membuka peluang kerja sama inovatif di berbagai sektor.
“Kami melihat manfaat langsung dari mekanisme kerja sama keuangan Indonesia-Spanyol yang memungkinkan pelaksanaan proyek strategis seperti Sistem Pengawasan Terintegrasi Maritim dan Perikanan, serta penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia,” kata Umar dikutip dari Antara.
Anastasya Lavenia, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
