KONFERENSI Republik yang diinisiasi serta dihadiri ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, hingga akademikus digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu, 30 Mei 2026. Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho mengatakan forum itu dibuat sebagai wadah penyampaian kegelisahan masyarakat sipil atas kondisi bangsa.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Konferensi Republik ini sebenarnya berupaya untuk membangun jembatan antarberbagai kelompok sipil yang sudah gelisah," kata dia ketika dihubungi pada Ahad, 31 Mei 2026.
Dia menuturkan saat ini ruang sipil kian menyempit. Kegelisahan tak hanya dirasakan oleh akademikus, melainkan pegiat media, aktivis, pengusaha, pelaku UMKM, hingga birokrasi.
Di tengah kegelisahan berbagai elemen masyarakat, ujar dia, ruang untuk sipil justru makin menyempit. "Berbagai kelompok sipil ini sering merasa 'sendirian'," ucapnya.
Karena itu, Yanuar berujar forum-forum yang digelar di Konferensi Republik ini diharapkan dapat menyambungkan serta mempertemukan kalangan sipil yang memiliki kegelisahan serupa terhadap kondisi bangsa. Tujuannya, kata dia, agar ada perjumpaan, pembicaraan, serta tak merasakan sendiri.
"Akhirnya berani bergerak bersama-sama sebagai masyarakat sipil," ucap pendiri Nalar Institute ini.
Yanuar menjelaskan forum Konferensi Republik ini bakal diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia. Tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan itu, kata dia, bakal tergantung pada dinamika di masing-masing daerah.
Sebab, menurut dia, tiap-tiap wilayah memiliki agendanya tersendiri dalam pelaksanaan Konferensi Republik ini, sehingga sifatnya otonom. Selain itu, Yanuar mengatakan pelaksanaan Konferensi Republik dilakukan secara mandiri dan hasil dari gotong royong para peserta.
"Semuanya gotong royong, iuran. Tanpa sponsor," kata dia.
Dalam pertemuan Konferensi Republik di UGM akhir Mei ini, forum menyimpulkan bahwa ruang sipil kian menyempit di rezim pemerintahan Prabowo Subianto ini. Yanuar mengatakan perlu ada upaya kolektif untuk menyelematkan ruang sipil tersebut.
"Masyarakat sipil Indonesia merasa perlu untuk mengorganisir dan mengkonsolidasikan diri untuk memastikan ruang sipil yang menyempit kembali menjadi ruang bagi warga," ucapnya.
Ruang sipil makin menyempit, ujar dia, terlihat dari tidak adanya ruang diliberssi publik, praktik demokrasi prosedural, hingga partisipasi formalistis. "Yang diakibatkan karena represi negara yang melihat kritik dan masukan publik sebagai ancaman," ucap Yanuar.
Selain itu, Indonesia dinilai tengah dilanda persoalan lantaran tidak maksimal dalam menjalankan pembangunan. Yanuar mengatakan lemahnya kapasitas negara melakukan pembangunan disebabkan karena masifnya konflik kepentingan dan inkompetensi pemerintah.
"Termasuk akibat dari matinya meritokrasi dan teknokrasi, serta korupsi meluas," ucap Yanuar.
Adapun sejumlah tokoh, akademikus, hingga aktivis yang hadir seperti Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45, Andi Widjajanto selaku eks-Gubernur Lemhannas, Arie Sujito sebagai Sosiolog FISIPOL UGM, Romo Leo Kleden dari IFTK Ledalero, Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian, Zainal Arifin Mochtar selaku Guru Besar HTN UGM, Bhima Yudhistira dari CELIOS, Titi Anggraini dari Perludem, Victoria Fanggidae dari The Prakarsa, Chandra Hamzah sebagai eks-Komisioner KPK, dan Yanuar Nugroho dari Nalar Institute.
Terdapat tujuh panel yang dibagi untuk membahas sejumlah isu tema di forum Konferensi Republik ini. Di antaranya pembahasan mengenai model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.
